Menjaga Harapan Di Tengah Tantangan Badai Phk - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Perekonomian dunia sedang menghadapi gelombang ketidakpastian yang susah untuk dibendung.

Sentimen perlambatan ekonomi dunia, gejolak geopolitik, serta kebijakan moneter ketat di beragam negara menciptakan tekanan yang signifikan terhadap sektor tenaga kerja di nyaris semua negara termasuk Indonesia.

Pada awal tahun ini, tren pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menjadi sorotan, sebuah tanda bahwa bumi upaya tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Berdasarkan info dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sepanjang 2024 terjadi 77.965 kasus PHK di Indonesia.

Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejakteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, Hartini Retnaningsih, dalam kajian terbarunya memprediksikan tahun ini ada potensi terjadi PHK pada sekitar 280 ribu pekerja dari 60 perusahaan tekstil.

Beberapa penyebab PHK antara lain lantaran kenaikan pajak pertambahan nilai, pembatasan subsidi pemerintah, dan kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Ia menyarankan agar Pemerintah mencegah terjadinya PHK massal melalui kebijakan yang mendukung sektor industri yang berpotensi PHK, merevisi ketentuan tentang persyaratan PHK, membikin kebijakan impor yang tidak merugikan produk lokal, mendukung pengembangan pasar baru di tingkat internasional, antisipasi dinamika geopolitik global, dan melakukan penemuan penyelenggaraan Program JKP agar efektif dan efisien.

Komisi IX DPR RI juga dinilai perlu mendorong pemerintah agar melaksanakan kebijakan yang tepat dalam rangka menjaga keberlangsungan upaya dan hubungan industrial yang baik serta perlu melakukan pengawasan terhadap pembinaan ketenagakerjaan.

Bappenas sebelumnya apalagi telah mengingatkan bahwa tren PHK ini bukan sekadar masalah ketenagakerjaan, tetapi juga berisiko meningkatkan nomor kemiskinan dan memperlebar ketimpangan ekonomi.

Dalam situasi seperti ini, strategi pemerintah untuk menahan laju kenaikan nomor kemiskinan sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi menjadi sangat krusial.

Padat Karya

Fenomena PHK ini mempunyai akar yang kompleks. Di satu sisi, industri padat karya tetap berupaya pulih dari tekanan eksternal, seperti penurunan permintaan ekspor akibat melemahnya daya beli global.

Di sisi lain, sektor digital dan startup mengalami fase konsolidasi setelah periode ekspansi garang selama pandemi, yang berujung pada efisiensi besar-besaran.

Jika tidak diantisipasi dengan baik, gelombang PHK ini bakal menekan daya beli masyarakat dan menciptakan lingkaran setan ekonomi di mana konsumsi rumah tangga, kontributor utama pertumbuhan, ikut tergerus.

Pemerintah mempunyai pekerjaan besar untuk memastikan agar masyarakat yang terakibat PHK tidak jatuh dalam kemiskinan.

Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah memperkuat perlindungan sosial berbasis info yang lebih jeli dan adaptif.

Program support sosial seperti Kartu Prakerja, Bantuan Subsidi Upah (BSU), serta ekspansi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi instrumen krusial untuk memastikan para pekerja yang terkena PHK tetap mempunyai akses terhadap kebutuhan dasar dan kesempatan peningkatan keterampilan.

Namun, tantangannya bukan sekadar memastikan keberlanjutan program ini, melainkan juga menjadikannya lebih efektif dan tepat sasaran.

Lebih jauh, kebijakan jangka panjang yang mesti diperkuat adalah mempercepat transformasi ekonomi agar ketergantungan pada sektor yang rentan terhadap guncangan duniamampu dikurangi.

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto beranggapan bahwa diversifikasi ekonomi bakal menjadi kunci utama. Indonesia tidakmampu terus-menerus berjuntai pada industri manufaktur berbasis ekspor yang rentan terhadap perubahan eksternal.

Menurut Suroto, sektor ekonomi berbasis domestik seperti ekonomi kreatif, pertanian modern, dan pariwisata berbobot tinggi mesti lebih dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan baru.

Pendekatan ini bukan hanya menciptakan lapangan kerja yang lebih tahan terhadap gejolak global, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Pemerintah juga memahami bahwa stabilitas makroekonomi adalah fondasi utama dalam menghadapi ketidakpastian global.

Langkah-langkah yang sudah diambil, seperti menjaga inflasi tetap terkendali, menstabilkan nilai tukar rupiah, serta memastikan kesiapan bahan pokok dengan nilai terjangkau, merupakan strategi krusial agar daya beli masyarakat tidak tertekan lebih dalam.

Kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang tepat bakal menciptakan ruang bagi bumi upaya untuk tetap tumbuh tanpa mesti memangkas tenaga kerja secara besar-besaran.

Di tengah tantangan ini, pemerintah tetap optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesiamampu mencapai nomor yang tinggi, apalagi hingga delapan persen dalam jangka menengah.

Meski nomor ini tampak ambisius dalam kondisi dunia saat ini, bukan berfaedah tidak mungkin. Kuncinya terletak pada percepatan investasi dan penemuan di sektor produktif.

Reformasi birokrasi yang sudah melangkah mesti semakin diperkuat agar proses perizinan upaya semakin efisien dan kepastian norma bagi penanammodal semakin jelas.

Indonesia mempunyai potensi besar dalam sektor hilirisasi sumber daya alam, yang jika dijalankan dengan strategi yang tepat, dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Digitalisasi juga menjadi aspek penentu. Ekonomi berbasis digital telah membuktikan ketahanannya di beragam krisis, dan Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadi pemain utama di kawasan.

Dengan semakin banyaknya pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masuk ke ekosistem digital, rantai ekonomimampu menjadi lebih inklusif dan membuka kesempatan baru bagi tenaga kerja yang terakibat PHK.

Konektivitas Ekonomi

Pemerintah di sisi lain mestimampu memastikan bahwa akses terhadap prasarana digital, pembiayaan, dan literasi digitalmampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

Strategi lain yang tidak kalah krusial adalah mempercepat pembangunan prasarana yang mendukung konektivitas ekonomi.

Investasi pada prasarana transportasi, energi, dan telekomunikasi bukan hanya menciptakan lapangan kerja langsung, tetapi juga meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Dengan akses yang lebih baik ke pasar, pelaku upaya di beragam daerahmampu lebih mudah berkembang dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar.

Namun, dalam semua strategi ini, yang paling krusial adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap masa depan ekonomi.

Narasi yang terlalu pesimistis mengenai ancaman PHK dan perlambatan ekonomi justrumampu memperburuk situasi dengan menciptakan ketidakpastian yang lebih besar.

Sebaliknya, pendekatan yang lebih konstruktif dengan menyoroti kesempatan serta langkah konkret yang sudah dan bakal diambil pemerintah dapat menjadi dorongan psikologis bagi bumi upaya dan masyarakat luas.

Sejpetunjuk telah membuktikan bahwa Indonesia mempunyai ketahanan ekonomi yang luar biasa. Krisis moneter 1998, krisis dunia 2008, hingga pandemi COVID-19 adalah bukti bahwa perekonomian Indonesiamampu bangkit dari tekanan yang besar.

Dengan kebijakan yang tepat dan eksekusi yang disiplin, sasaran pertumbuhan tinggi tetapmampu dicapai, sekaligus memastikan bahwa masyarakat yang terakibat PHK tetap mempunyai kesempatan untuk bangkit dan berkembang.

Ini bukan sekadar tantangan, tetapi juga momentum untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkekuatan saing di masa depan.

Copyright © BERITAJA 2025

---

you are at the end of the news article with the title:

"Menjaga Harapan Di Tengah Tantangan Badai Phk - Beritaja"

---

Please read other interesting content from Beritaja.com at Google News and Whatsapp Channel!