Wamentan Ajak Dprd Jatim Awasi Harga Gabah Agar Tak Di Bawah Hpp - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono membujuk personil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) berbareng mengawasi penyerapan gabah agar tidak di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan Rp 6.500 perkilogram (kg).

Wementan Sudaryono menegaskan jika ada nilai gabah yang dibeli di bawah HPP, segera dilaporkan ke Kementerian Pertanian (Kementan).

“Kalau ada nilai di bawah HPP Rp 6.500, segera laporkan kepada kami,” ungkap Wamentan Sudaryono saat beraudiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur di Kantor Pusat Kementerian Pertanian sebagaimana keterangan di Jakarta, Minggu.

Wamentan alias yang akrabdisapa Mas Dar menekankan bahwa kebijakan itu mendapat perhatian penuh dari Presiden Prabowo Subianto, yang sangat peduli terhadap kesejahteraan petani, terutama dalam perihal nilai gabah.

Oleh lantaran itu, Wamentan meminta semua pihak, termasuk DPRD yang juga mempunyai kegunaan pengawasan, untuk terlibat aktif dalam mengawal penyerapan gabah di lapangan.

Baca juga: Harga pangan Minggu: Bawang merah Rp37.350kg, telur ayam Rp29.950/kg

“Ini sudah menjadi rumor yang mendapat perhatian langsung dari Presiden, sehingga semua pihak mesti terlibat,” tegasnya.

Menurut Wamentan, pemerintah sekarang tengah berfokus pada penyerapan gabah untuk menjaga stabilitas nilai beras serta mewujudkan swasembada beras nasional.

Ia juga mengatakan bahwa saat ini nilai beras sudah stabil meski Indonesia tidak melakukan impor beras, berkah meningkatnya produksi dalam negeri.

“Januari-Februari biasanya nilai beras mahal lantaran tetap masa tanam. Tahun lampau nilai naik dan kita impor beras. Sekarang nilai stabil, padahal kita tidak impor. Itu semua lantaran produksi kita yang meningkat,” jelasnya.

Selain masalah nilai gabah, Wamentan juga mengatakan bahwa pemerintah tengah menyelesaikan beberapa tantangan yang dihadapi petani, ialah bibit, irigasi, pupuk, dan nilai gabah.

Baca juga: FAO: Harga pangan dunia turun pada Januari 2025

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memangkas 145 izin mengenai pengedaran pupuk subsidi, agar petani dapat lebih sigap mengakses pupuk.

“Tahun-tahun sebelumnya, pada bulan Februari petani belum mendapatkan pupuk subsidi. Tapi berkah pemangkasan regulasi, sekarang petani sudah mampulangsung menebus pupuk dan menggunakannya untuk masa tanam,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah mengatakan bahwa provinsi Jawa Timur mempunyai peran strategis dalam produksi pangan nasional.

Pada tahun 2024, Jawa Timur sukses menghasilkan 5 juta ton beras dan pada 2025 menargetkan produksi beras mencapai 7 juta ton.

"Kami berambisi ada support untuk pemenuhan kebutuhan pupuk dan alat-alat pertanian. Dengan sasaran baru ini, kami percaya dapat mendukung ketahanan pangan nasional," ujar Anik.

Anik juga mengpenghargaan kebijakan HPP gabah yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Ia berambisi kebijakan ini dapat meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) serta membantu mewujudkan swasembada pangan tanpa berjuntai pada impor.

“Kami mengpenghargaan langkah Kementan dalam mencapai swasembada pangan juga sekaligus memastikan kesejahteraan petani. Ini langkah menggembirakan untuk masa depan pertanian Indonesia,” pungkasnya.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan petani di seluruh Indonesia dapat memperoleh nilai gabah yang setara dan mendukung tercapainya sasaran swasembada pangan nasional.

Editor: Albert Michael
Copyright © BERITAJA 2025