Wamendes Sebut Pembiayaan Kopdes Merah Putih Dilakukan Kolektif - Beritaja

1 bulan yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengatakan ke depannya pembiayaan pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bakal dilakukan secara kolektif alias melibatkan pemerintah hingga biaya CSR.

"Namun sementara ini, pembiayaan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menggunakan APBN dan APBD,” ujar laki-laki yang akrab disapa Ariza itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Saat ini, ujar dia melanjutkan, pemerintah terus mendalami skema terbaik mengenai dengan pembiayaan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Lebih lanjut Wamendes Ariza mengatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih dapat mencapai Rp2-5 miliar per desa. Dia lampau menyampaikan, untuk meminimalisasi anggaran setiap desa nantinya diharapkanmempersiapkan lahan untuk membentuk unit upaya Kopdes Merah Putih, mulai dari gerai sembako, klinik desa, toko obat desa, logistik, cold storage, hingga simpan pinjam.

Koperasi Desa Merah Putih, kata Ariza, diharapkan dapat menjadi pusat jasa ekonomi dan sosial masyarakat desa meliputi jasa sembako murah, simpan pinjam, klinik desa, apotek, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, serta pengedaran logistik.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Diketahui, inpres ini merupakan strategi nasional untuk mempercepat terbentuknya 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah di Indonesia.

Dalam poin pembukaan Inpres tersebut dikatakan bahwa kebijakan ini sebagai upaya memperkuat swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan mewujudkan desa berdikari menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan sasaran pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dapat rampung pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional sebagai bentuk nyata penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa.