Trending

Wamendagri: Kepuasan 100 Hari Prabowo Cerminkan Kepercayaan Rakyat - Beritaja

Sedang Trending 2 minggu yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai tingginya kepuasan publik terhadap 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap keahlian Kabinet Merah Putih.

"Kami memaknai ini sebagai penghargaan dari publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada, lantaran dalam waktu 100 hari alias 3 bulan tentu perihal yang paling mudah dicatat, diingat, dan dilihat oleh publik adalah rangkaian pilkada tadi," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Januari 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dalam 100 hari pertama mencapai 80,9 persen secara keseluruhan.

Adapun bagian politik dan keamanan mendapat tingkat kepuasan tertinggi dibanding bagian lain sebesar 85 persen.

Ia meyakini tingginya nomor kepuasan di bagian politik dan keamanan ini tidak lepas dari suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang berjalan kondusif dan kondusif.

Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras banyak pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hingga abdi negara TNI dan Polri.

Berkat sinergi semua elemen, masyarakat dapat menggunakan kewenangan politiknya dengan kondusif dan lancar.

"Publik memberikan penghargaan gimana kita semua, bangsa inimampu melewati satu proses yang sangat rumit dan menempatkan kebersamaan dalam perbedaan sebagai nilai yang paling utama," ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan Pilkada tidak hanya memastikan stabilitas politik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Oleh lantaran itu, dirinya mendorong semua pihak untuk berkontribusi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada dan pertimbangan sistem keserentakan pemilu.

Pembahasan ini, sambung dia, bakal melibatkan beragam pemangku kepentingan, termasuk DPR, mahasiswa, dan tokoh masyarakat.

"Kita bakal berbincang tentang rumor keserentakan, akibat keserentakan bagi kualitas alias partisipasi pemilih. Kita juga bakal berbincang tentang gimana kita mengevaluasi koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan semua lembaga terkait," pungkas Bima.

Baca juga: Istana: Kepuasan publik pacu semangat pemerintah bekerja lebih baik

Baca juga: Pengamat: Tingkat kepuasan tinggi sejalan dengan upaya jaga stabilitas


Editor: Amran
Copyright © BERITAJA 2025



Atribusi: AntaraNews.com




Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di Google News dan Whatsapp Channel!