Wakil Ketua Mpr Usul Insentif Perusahaan Yang Aktif Jaga Lingkungan - Beritaja

2 bulan yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Wakil Ketua MPR RI sekaligus personil Komisi XII DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan yang aktif menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus menerapkan hukuman tegas kepada mereka yang melanggar regulasi.

“Kita juga perlu kolaborasi, tidak hanya pemerintah, tapi juga swasta, organisasi beserta masyarakat dalam kemitraan pengelolaan sampah. Tidak hanya regulasi, termasuk di dalamnya investasi, perlu memberikan insentif bagi perusahaan yang mematuhi standar lingkungan, dan pada saat yang sama, memberlakukan hukuman tegas kepada pelaku yang merusak lingkungan," kata Ibas, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI berbareng Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Jakarta, Rabu (5/2).

Dengan pemberian insentif itu, kata dia, maka ekosistem yang teratur, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk kesehatan dan lingkungan asri Indonesia mampudiciptakan.

Sebab, lanjut dia, menjaga lingkungan adalah bagian dari strategi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Dalam pemaparannya, dia kemudian menyinggung dokumenter produksi Barack Obama berjudul "Our Ocean",
yang menyoroti upaya dunia dalam melestarikan laut sebagai ekosistem vital yang terancam oleh perubahan iklim, polusi, dan pemanfaatan berlebihan.

“Wajah negara ini, salah satunya juga ditentukan oleh lingkungan dan kebersihannya. Asri, sejauh mana? Itu mampumenjadi impresi dunia,” ucapnya.

Di sisi lain, dia menekankan bahwa perhatian pada lingkungan tidak hanya ditujukan untuk visitor suatu wilayah yang tinggal dalam jangka pendek alias jangka panjang.

“Kita mau Indonesia menjadi rumah untuk kehidupan," tuturnya.

Untuk itu, dia mengatakan diperlukan mindset baru, edukasi, regulasi, dan sistem yang mendukung, serta aktivitas besar berbareng untuk masa depan lingkungan Indonesia.

“Dan yang pasti, diperlukan keberpihakan fiskal serta alokasi anggaran yang sesuai, mulai dari tingkat pusat hingga daerah,” katanya.

Dia optimistis meski anggaran Kementerian Lingkungan Hidup menghadapi tantangan, namun dengan pendekatan inovatif maka hasil yang optimal pun tetap mampudicapai. Misalnya, dengan tempat pembuangan sampah terpadu berbasis teknologi dengan skala yang disesuaikan dengan kewilayahan.

Adapun dalam pembahasan perdagangan karbon, dia menegaskan pentingnya Indonesia mengambil peran strategis di pasar karbon global. Dia berambisi tindak lanjut dari COP-29 dapat mengukuhkan komitmen Indonesia dalam menangani rumor perubahan suasana dengan partisipasi di forum internasional tersebut.

Di akhir, dia punmengutarakan penghargaan atas komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dalam mengurangi tingkat kebakaran rimba dan deforestasi. Menurut dia, Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai tugas besar, tak terkecuali penyelesaian bentrok tenurial yang tetap menjadi rumor di beragam wilayah.

anda berada diakhir artikel berita dengan judul: