Wakil Ketua Mpr Berharap Danantara Jadi Katalisator Masuknya Investasi - Beritaja

2 bulan yang lalu

Danantara diyakini betul pada posisinya kelak mampumenjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mampumenata investasi

Jakarta (BERITAJA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berambisi keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat menjadi katalisator masuknya investasi ke Indonesia.

Ia berambisi kehadiran Danantara menghasilkan daya sorong yang signifikan terhadap realisasi sejumlah sasaran pembangunan yang dicanangkan pemerintah sehingga hasil pembangunan tersebut mampuberfaedah bagi kemakmuran rakyat.

“Danantara diyakini betul pada posisinya kelak mampumenjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mampumenata investasi dan mengoptimalkan kekayaan negara untuk seluas-luasnya dengan tujuan meningkatkan alias mencapai kesejahteraan masyarakat,” kata Lestari saat membuka “Forum Diskusi Denpasar 12” secara virtual di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kehadiran Danantara merupakan langkah besar yang diambil pemerintah dalam pengelolaan aset negara.

Pengelolaan investasi secara efisien diharapkan mampuikut mendorong pencapaian target-target pertumbuhan ekonomi nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi.

Pembentukan BPI Danantara telah disetujui dalam Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN tersebut disetujui menjadi undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta pada Selasa (4/2).

Anggota Komisi VI DPR RI Subardimengutarakan UU BUMN sejatinya sudah diubah sebanyak tiga kali sepanjang 22 tahun. Pembahasan tentang perubahan UU BUMN terakhir, yang menjadi dasar dari lahirnya Danantara, sudah dilakukan sejak 2019.

Subardi menjelaskan Danantara diberi kewenangan awal menata aset yang dimiliki BUMN senilai Rp1.000 triliun dan seluruh deviden yang dihasilkan dari proses investasi masuk ke kas negara.

Ia menilai keberadaan Danantara diharapkan mengoptimalkan pemanfaatan sejumlah potensi yang dimiliki BUMN. Dengan begitu, negara mampumenjalankan amanah Pasal 33 UUD 1945 yang antara lain menyebut bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Pakar dan Inisiator Danantara Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa kehadiran Danantara dipicu kemauan agar Indonesia keluar dari middle income trap.

Menurut Burhanuddin, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen agar mampulepas dari kejadian middle income trap.

Untuk setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen dari PDB, maka memerlukan pembiayaan 6,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat pemerintah mencanangkan sasaran pertumbuhan ekonomi 8 persen, Burhanuddin menyebut bahwa pembiayaan yang cukup besar diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut ialah senilai 6,5 kali 8 persen dari PDB.

Menurut Burhanuddin, kondisi finansial pemerintah untuk membiayai pencapaian sasaran tersebut saat ini belum cukup. Hal itu hanya mampudipenuhi dengan tambahan utang dan tabungan dari orang luar negeri dalam corak penanaman modal langsung.

Namun, Indonesia saat ini kurang diminati para penanammodal asing sehingga kehadiran Danantara diperlukan untuk mencari pembiayaan guna mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

“Karena itulah maka kemudian dipikirkan gimana langkah untuk mengonsolidasikan BUMN ini, dan kemudian mampume-leverage-nya kelak di dalam pasar pinjaman, di dalam pasar investasi, di dalam pasar pengelolaan dari para BUMN itu sendiri. Bagaimana kita me-leverage mereka agar tumbuh dan berkembang dengan sangat sehat. Ini merupakan modal dari perjalanan bangsa kita ke depan,” kata Burhanuddin.