Wakil Ketua DPD minta Bapanas tidak berbisnis terkait urusan pangan - BeritAja

"Saya kira pernyataan tersebut sangat spekulatif dan berpotensi memberikan akibat serius pada psikologis pasar. Juga ada aroma upaya di dalam pernyataan nan tidak berdasar itu,”

Jakarta (BERITAJA.COM) - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk tidak berbisnis dalam urusan pangan dan segera menuntaskan polemik mengenai pasokan dan nilai beras saat ini.

Permintaan bersuara kritik itu disampaikan Sultan menyusul adanya pernyataan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengungkapkan info perkiraan produksi beras tahun ini. Menurut Maino, merujuk info dari Badan Pusat Statistik (BPS) nan diolah Bapanas, diperkirakan Indonesia bakal mengalami defisit beras selama sembilan bulan.

"Saya kira pernyataan tersebut sangat spekulatif dan berpotensi memberikan akibat serius pada psikologis pasar. Juga ada aroma upaya di dalam pernyataan nan tidak berdasar itu,” ujar Sultan melalui keterangan resminya nan diterima di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, sebagai lembaga nan bertanggung jawab atas pemenuhan bahan pangan bagi masyarakat, pejabat Bapanas tidak perlu memperkeruh suasana pasar pangan.

Sultan cemas pelaku pasar bakal semakin liar memberlakukan nilai jual beras di pasaran, sementara gabah petani dihargai murah di tengah panen.

"Pada akhirnya pasar dan petani bakal berkesimpulan bahwa Bapanas bakal kembali melakukan impor beras dalam sembilan bulan ke depan. Bapanas sebaiknya konsentrasi mengatur manajemen dan tata kelola pangan pokok nan saat ini kebanyakan dikuasai oleh pasar,” ujar mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu.

Sehingga, kata Sultan, terjadi keseimbangan dan keadilan nilai pangan baik di tingkat petani (on farm) maupun bagi pengguna akhir alias konsumen.

Oleh lantaran itu, Bapanas kudu bisa mengontrol setiap mata rantai pasokan pangan pokok agar lebih efisien dan efektif mendistribusikan produk pangan hingga ke pelosok negeri.

"Bapanas melalui Bulog tidak boleh kalah dengan pelaku pasar dalam menyerap hasil panen petani. Tidak apa-apa jika kudu rugi sedikit, asalkan penyimpanan Bulog terisi penuh beras nan dibeli dari petani pada saat panen raya,” kata Sultan.

Sultan menilai, pernyataan kekurangan pasokan beras selama sembilan bulan agak berlebihan. Sembilan bulan sama dengan 2-3 kali musim tanam. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga teknis, khususnya kemerdekaan pertanian, kudu ditingkatkan.

"Bapanas tidak boleh keenakan membeli bahan pangan dari negara lain, lantaran harganya jauh lebih murah dan menguntungkan. Pernyataan Bapanas bakal dianggap sebagai sinyal impor nan justru melemahkan semangat petani untuk menanam di musim berikutnya,” kata Sultan.

COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023