Transjakarta Sambut Baik Usulan Agar Pejabat Naik Angkutan Umum - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Manajemen PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyambut baik adanya usulan agar pejabat untuk turut menggunakan transportasi umum.

"Tentu kami menyambut baik obrolan dan wacana publik yang saat ini berlangsung," kata Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza di Jakarta, Kamis.

Semakin banyak masyarakat yang menggunakan angkutan publik, kata dia, tentu ini bakal menjadi semakin baik.

Menurut dia, andaikan masyarakat memandang adanya pemimpinnya menggunakan transportasi umum, maka perihal ini juga bakal mendorong mereka untuk mencontoh. "Sehingga bakal semakin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum," katanya.

Tak hanya pada masyarakat, Welfizon pun menilai perihal itu juga mamputurut berakibat pada perbaikan jasa transportasi umum agar semakin lebih baik dan nyaman untuk digunakan.

Baca juga: Begini tanggapan Transjakarta mengenai mobil RI-24 masuk jalur busway

“Kami juga memandang ini bakal menjadi potensi yang besar pada saat pemimpin-pemimpin kita menggunakan transportasi umum, maka perbaikan jasa itu pasti bakal berakibat cukup signifikan," katanya.

Termasuk juga koordinasi antarbidang bakal sangat sigap terjadi. "Masing-masing pemimpin kita turun menggunakan transportasi umum, hal-hal yang selama ini menjadi hambatan di lapangan mengenai dengan integrasi, itu bakal makin mudah untuk didorong oleh beragam pihak," kata Welfizon.

Sebelumnya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar pejabat menggunakan transportasi umum.

MTI menilai semestinya pejabat menggunakan transportasi umum. MTI menilai pejabat yang diprioritaskan di jalan bakal memicu kecemburuan.

"Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden," kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno.

Baca juga: MTI: Pemberian kewenangan utama patwal dikhususkan untuk presiden-wapres

Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. (Pengawalan) Jika memang perlu sekali, misalnya, mesti rapat," katanya.

Dia mengatakan bahwa pikulan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, ialah 89,5 persen wilayah Jakarta.

Dia mengatakan pejabat negara mesti membiasakan menggunakan pikulan umum. Dia mengusulkan agar pejabat minimal sekali seminggu naik pikulan umum.

Semestinya pejabat negara membiasakan menggunakan pikulan umum, minimal sekali seminggu. "Dengan bercampur dengan masyarakat umum, bakal mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," kata dia.

Editor: Dedy
Copyright © BERITAJA 2025