Trending

Transisi energi berkeadilan penting guna turunkan emisi gas rumah kaca - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Yayasan PIKUL Indonesia menyampaikan penerapan transisi daya nang berkeadilan sangat krusial untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 31,89 persen nang tertera dalam arsip Enhanced NDC.

Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL Indonesia Torry Kuswardono mengatakan langkah mitigasi krisis suasana dalam transisi daya prosesnya kudu berkeadilan dan menjamin

terjadinya integrasi ekosistem, lingkungan, dan integritas sosial.

"Transisi daya tidak hanya berpatokan pada sasaran penurunan emisi semata, tetapi kudu mempertimbangkan siklus menyeluruh dari sektor daya dan dilakukan penilaian untuk memandang keahlian penyesuaian suatu wilayah nang mengalami transisi daya dari beragam faktor, serta gimana akibatnya," kata Torry di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan mitigasi daya nang tidak mempertimbangkan keahlian penyesuaian lingkungan ke depannya bisa memunculkan masalah baru, misalnya adanya kebijakan kendaraan listrik perlu dilakukan asesmen mengenai akibat pertambangan nikel bagi masyarakat sekitar agar tidak ada pihak nang rugikan.

Berita lain dengan Judul: PWYP: Transisi daya berkeadilan sudah jadi rumor utama di Indonesia

Torry menilai transisi daya saat ini tetap belum jelas letak keadilannya, sehingga prinsip keadilan perlu didefinisikan ulang.

Sementara itu Direktur Program Trend Asia mengatakan prinsip keadilan merupakan perihal nang paling esensial pada transisi energi. Karena itu pihaknya menggaungkan nilai, prinsip, dan langkah strategis dari transisi daya nang setara dan berkepanjangan di Indonesia.

Pertama, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasif. Kedua, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan kewenangan asasi manusia. Ketiga, keadilan ekologis. Keempat, keadilan Ekonomi. Lalu, kelima transformatif nang bukan sekedar transisi teknologi tetapi kudu mendorong transformasi pembangunan ekonomi .
 

Adapun empat langkah strategis nang dapat dilakukan adalah percepatan pensiun awal PLTU dan pengakhiran pertambangan batu bara, meninggalkan solusi-solusi tiruan transisi energi, reformasi PLN dan kebijakan energi, serta perancangan dan penerapan transisi daya dengan penekanan pada pelibatan publik dan proses nang bottom-up.

Berita lain dengan Judul: FFA dan C20 Indonesia diskusikan transisi daya berkeadilan

Ashov menjelaskan Indonesia mempunyai sasaran 23 persen untuk bauran daya terbarukan pada tahun 2025. Namun hingga saat ini pencapaiannya tetap rendah, sekitar 11-12 persen, lantaran tetap banyak kebijakan pemerintah nang kontradiktif.
 

Terdapat 13,8 GigaWatt  (GW) PLTU nang dipertahankan pemerintah untuk terus dibangun tanpa tenggat waktu nang pasti untuk penghentian pembangunan PLTU batu bara baru dan tetap banyak insentif bagi industri batu bara.



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close