Titiek Soeharto: Masyarakat Perlu Tahu Dalang Pagar Laut Tangerang - Beritaja

3 bulan yang lalu

Kami minta agar KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) mengatakan ini kepada masyarakat, lantaran masyarakat menunggu ini siapa (dalang pembangunan pagar laut Tangerang

Jakarta (BERITAJA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias yang akrabdisapa Titiek Soeharto menegaskan bahwa masyarakat perlu mengetahui siapa dalang di kembali proyek pagar laut Tangerang yang tengah menjadi perhatian publik.

Titiek Soeharto meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengatakan info mengenai dalang pembangunan pagar laut tersebut agar publik mengetahui siapa yang terlibat dalam proyek itu.

"Kami minta agar KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) mengatakan ini kepada masyarakat, lantaran masyarakat menunggu ini siapa (dalang pembangunan pagar laut Tangerang," kata Ketua Komisi IV DPR RI seusai Rapat Kerja berbareng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.

Komisi IV DPR RI terus mendorong agar KKP melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai siapa yang mempunyai dan bertanggung jawab atas pembangunan pagar tersebut.

Penyelidikan yang transparan diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai proyek pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) yang tidak mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.

"Kami menuntut agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pembuatan pagar ini di lautan yang sebenarnya tidak boleh dipagar, dikapling oleh siapa pun," tegasnya.

Di tempat yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan penyelesaian persoalan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di perairan Tangerang, Banten,mampu terselesaikan dalam satu minggu ke depan.

"Kalaumampu seminggu ke depanmampu selesai (penyelesaian masalah pagar laut Tangerang). Kami bakal segera selesaikan, pokoknya secepatnya, betul-betul secepatnya," kata Trenggono.

Sebelumnya, ketika ditemui di Tangerang, Rabu (22/1), Trenggono mengatakan bahwa info hasil investigasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bakal dijadikan modal percepatan pengungkapan pemilik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di area pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten.

Menurutnya, dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN mengenai adanya publikasi ratusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut ini telah membantu menemukan titik terang terhadap dalang alias penanggungjawab pelanggar kelautan tersebut.

Dia menyatakan telah terdapat beberapa perusahaan yang diduga terafiliasi sebagai pemilik dari SHGB/SHM pada garis pagar laut di sepanjang perairan Kabupaten Tangerang tersebut.

"Jadi kita bakal cek izinnya. Tetapi siapa pun orangnya mesti meminta izin mengenai kegunaan alias penggunaan wilayah laut, setelah dapat itu proses selanjutnya pergi ke KLHK, dan seterusnya," katanya.

Dia juga menegaskan selama ini pihaknya tetap bakal terus melakukan pendalaman penyelidikan dengan langkah ahli dan transparan.

Di sisi lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan, penelusuran awal bahwa di letak tersebut telah terbit sebanyak 263 bidang, yang terdiri dari 234 bagian SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bagian SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 9 bagian atas nama perseorangan.

"Selain itu, ditemukan juga 17 bagian sertifikat kewenangan milik (SHM) di area tersebut," Nusron di Jakarta, Senin (20/1).