Trending

Titi: Aturan main kembali berpedoman pada UU Pemilu - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu
beritaja.com
Discover Millions of Products

Semarang (BERITAJA.COM) - Pengajar pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini menyatakan patokan main kepemiluan kembali berpatokan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lantaran Perpu Pemilu tidak mendapat persetujuan DPR dalam persidangan nan berikut.

"Sejumlah perihal nan belum diimplementasikan pada masa keberlakuan Perpu Pemilu, kembali lagi pada patokan main nan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," kata Titi Anggraini nan juga pegiat pemilu ketika menjawab pertanyaan BERITAJA.COM di Semarang, Minggu malam.

Disebutkan pula beberapa substansi nan diatur dalam Perpu Pemilu, yakni: pertama, mengenai dengan penambahan jumlah bangku DPR dari 575 menjadi 580 akibat pemekaran wilayah otonomi baru (DOB) di Papua dan Papua Barat.

Kedua, pembentukan KPU provinsi dan bawaslu provinsi di DOB; ketiga, penentuan nomor urut partai politik peserta pemilu pemilik bangku di DPR nan dapat menggunakan nomor urut nan sama pada Pemilu 2019.

Keempat, lanjut Titi, usia calon personil panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) kecamatan, calon personil panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS nan turun dari 25 menjadi berumur paling rendah 21 tahun.

Kelima, tata langkah pengajuan bakal calon di DOB; keenam, perubahan lama masa kampanye nan dilaksanakan 25 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap personil DPR, personil DPD, personil DPRD provinsi, dan personil DPRD kabupaten/kota untuk pemilu personil legislatif sampai dengan dimulainya masa tenang.

Terkait dengan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Titi mengatakan bahwa penyelenggaraan kampanye sejak 15 hari setelah ditetapkan pasangan calon untuk Pilpres sampai dengan dimulainya masa tenang.

Ketujuh, kata personil Dewan Pembina Perludem ini, pemilu di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) nan belum, bakal dilaksanakan pada Pemilu 2024.

Menyinggung soal masa pemberlakuan Perpu Pemilu, menurut Titi, sebenarnya sudah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3).

Dalam ayat (2) Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 menyebut bahwa peraturan pemerintah itu kudu mendapat persetujuan DPR dalam persidangan nan berikut, sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu kudu dicabut.

Dengan demikian, kata Titi, masa berlakunya Perpu Pemilu sejak diundangkan 12 Desember 2022 sampai dengan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022—2023 nan berhujung pada tanggal 16 Februari 2023.

Konsekuensi Perpu Pemilu nan tidak mendapatkan persetujuan DPR, menurut Titi, seluruh pengaturannya kembali merujuk pada UU No. 7 Tahun 2017, termasuk rekrutmen pengawas TPS kudu merujuk kembali pada persyaratan berumur paling rendah 25 tahun.

"Ini mengingat nan belum direkrut hanya pengawas TPS," kata Titi nan pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem.

Berita lain dengan Judul: Perludem nilai putusan PN Jakpus soal pemilu bertentangan dengan UUD

Berita lain dengan Judul: Perludem minta Bawaslu punya visi antisipasi jual beli bunyi di pemilu



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close