Tak Acuh As Undur Dari Perjanjian Paris, China Teruskan Transisi Hijau - Beritaja

Beijing (BERITAJA) - China mengaku tidak mengambil pusing soal lanskap internasional yang berkembang, termasuk soal keputusan Amerika Serikat mundur dari Perjanjian Iklim Paris 2016.

"Tidak peduli gimana lanskap internasional mungkin berkembang, tekad dan tindakan China untuk respons suasana proaktif tidak bakal berubah," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konvensi pers di Beijing pada Kamis (23/1).

Sebelumnya pada Selasa (21/1), Presiden AS Donald Trump pada hari pertama setelah dilantik sebagai presiden menandatangani perintah pelaksana untuk AS secara resmi menarik diri dari Perjanjian Paris ialah perjanjian tentang perubahan suasana diadopsi pada tahun 2015 oleh 195 personil Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

"Kami bakal terus bekerja dengan semua pihak untuk membangun sistem tata kelola suasana dunia yang setara dan setara untuk kerja sama yang saling menguntungkan dan memajukan transisi hijau dan rendah karbon dunia serta pembangunan berkelanjutan," tambah Mao Ning.

Mao Ning kembali menyampaikan keprihatinan China lantaran penarikan diri AS dari Perjanjian Paris.

"Perubahan suasana adalah tantangan berbareng yang dihadapi seluruh umat manusia. Tidak ada negara yang dapat memilih keluar alias tidak terpengaruh," ungkap Mao Ning.

China, ungkap Mao Ning, meyakini solusi endasar untuk perubahan suasana adalah transisi hijau.

"China mempercepat transisi hijau dan rendah karbon secara menyeluruh dan mengambil tindakan konkret untuk mencapai puncak emisi karbon dioksida sebelum 2030 dan mencapai netralitas karbon sebelum 2060," tambah Mao Ning.

Mao Ning mengatakan China juga telah membangun rantai industri daya baru terbesar dan terlengkap di bumi lantaran sebanyak 70 persen komponen fotovoltaik (panel surya) dan 60 persen peralatan tenaga angin di seluruh bumi berasal dari China.

"Kapasitas produksi berbobot tinggi ini telah menjadi pendorong kuat bagi pembangunan hijau dunia dan respons iklim," tegas Mao Ning.

Sejak 2016, dalam kebijakan internasional Nationally Determined Contributions (NDC) yang beberapa kali diperbaharui hingga terakhir pada 28 Oktober 2021, China menargetkan emisi karbon bakal terus berkurang sebesar 60-65 persen hingga sasaran pada 2030.

Secara berjenjang China bakal mengurangi pemakaian batubara mulai 2026 dan pada 2030 berkeinginan meningkatkan kapabilitas listrik bersih dari tenaga surya dan angin menjadi 1,2 miliar kilowatt (kw) dengan sasaran akhir adalah dekarbonisasi pada 2060.

Pada akhir Juli 2024, kapabilitas terpasang pembangkit listrik non-fosil di China sudah mencapai lebih dari 1,68 miliar kw alias sekitar 58,2 persen total kapabilitas pembangkit listrik di seluruh China.

Kapasitas tersebut terdiri dari pembangkit listrik tenaga angin terpasang mencapai 471 juta KW, pembangkit listrik tenaga surya mencapai 735 juta KW dan sisanya adalah pembangkit listrik tenaga biomassa, nuklir dan lainnya.

Pada akhir Juli 2024, pembangkit listrik daya terbarukan di China juga sudah menghasilkan listrik hingga 2,2 triliun kw/jam yang setara dengan pengurangan emisi karbon dioksida sekitar 2 miliar ton.

Kedua, transisi daya China mendukung pembangunan berbobot bagian ekonomi dan sosial. Dalam sepuluh tahun terakhir, investasi kumulatif untuk prasarana di sektor daya adalah sekitar 39 triliun yuan alias rata-rata nyaris 4 triliun yuan per tahun.

China membentuk rantai industri manufaktur peralatan daya yang lengkap, dan mempercepat penemuan teknologi di bagian daya baru, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), transmisi dan transformasi daya hingga penyimpanan daya baru.

China pun menyatakan pembangkit listrik daya baru yang terpasang di Tiongkok menyumbang sekitar 40 persen dari total kapabilitas terpasang di dunia.

Baca juga: China prihatin Amerika Serikat mundur dari Perjanjian Paris

Baca juga: Peneliti paparkan akibat AS keluar dari Perjanjian Paris

Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2025