Jakarta (BERITAJA) - Lembaga penelitian Indikator Politik Indonesia menyatakan 72,3 persen masyarakat puas dengan keahlian sektor transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di era pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengpenghargaan hasil survei nasional persepsi publik atas jasa transportasi nasional yang dilakukan oleh lembaga survei tersebut.
"Ini satu perihal yang sangat berfaedah bagi Kemenhub sebagai penanggung jawab sektor transportasi di Indonesia. Kami menyambut positif dan bakal menjadikan hasil survei ini sebagai bahan pembenahan ke depan," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta, Rabu.
Adita mengaku bahwa hasil survei Indikator bakal menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan untuk jasa transportasi ke depan.
Dia menyebut bahwa dalam kurun 10 tahun terakhir, sebanyak 521 prasarana telah dibangun di seluruh Indonesia. Hal itu merata baik di darat, laut, udara maupun kereta api.
"Orientasinya sesuai pengpetunjukan Presiden, adalah Indonesia sentris. Kita tidak hanya membangun di Jawa saja, namun juga sampai ke wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Memang mesti kita tingkatkan lagi agar makin memperkuat pembangunan di wilayah pelosok,” kata Adita.
Hasil survei juga menunjukkan bahwa masyarakat setuju hingga sangat setuju (92,6 persen) bahwa transportasi umum memudahkan orang beranjak dari satu tempat ke tempat lain.
Kemudian masyarakat setuju hingga sangat setuju (84,2 persen) bahwa transportasi umum meningkatkan perekonomian masyarakat. Lalu masyarakat setuju hingga sangat setuju (74,3 persen) bahwa transportasi umum dapat menciptakan pemerataan pembangunan.
“Bahwa pengpetunjukan Presiden pembangunan prasarana mesti ‘netes’ ke masyarakat. Memberikan akibat dan faedah bagi masyarakat. Dari hasil survei sudah terlihat berakibat pada soal pemerataan dan perekonomian. Dan itulah visi dan misi pembangunan transportasi di Indonesia yang dapat mengangkat sektor lain,” ucap Adita.
Peneliti Utama Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa survei tersebut dilakukan pada 30 Agustus sampai 6 September 2024, dengan 1.450 responden dan toleransi kesalahan 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Burhanuddin menuturkan bahwa penilaian atas keahlian Kementerian Perhubungan relatif baik. Mayoritas penduduk puas alias sangat puas dengan beragam kerja dalam agenda prioritas Kemenhub.
"Kepuasan paling tinggi terhadap Kementerian Perhubungan dalam kerja menyediakan prasarana dan sarana transportasi antarkabupaten/kota dan antarprovinsi, serta memperlancar pengiriman barang," katanya.
Hasil survei itu menyatakan sebanyak 72,3 persen masyarakat puas pada keahlian Kemenhub dalam menyediakan prasarana transportasi antarkabupaten/kota dan antarprovinsi.
Sementara itu, lebih dari 70 persen masyarakat juga puas pada Kemenhub dalam memperlancar pengiriman peralatan serta menyediakan sarana transportasi antarkabupaten/kota dan antarprovinsi.
Burhanuddin mengatakan, pertimbangan penduduk terhadap program transportasi umum yang dilakukan Kementerian Perhubungan condong positif.
Survei Indikator juga menunjukkan bahwa kebanyakan publik, alias sebanyak 65 persen menilai kondisi transportasi umum di dalam negeri baik alias sangat baik, dengan tingkat kepuasan publik terhadap masing-masing transportasi umum berada di atas 80 persen.
Kepuasan paling tinggi berada di moda transportasi LRT ialah sebesar 97,4 persen, disusul pesawat terbang sebesar 95,8 persen, MRT 94,9 persen, kereta commuter line 94,7 persen, kereta api 90,9 persen, bus antar kota antar provinsi (AKAP) 88,5 persen, dan kapal laut 87,8 persen.
Secara total, Indeks Kepuasan Pengguna Transportasi Umum adalah 3,962 alias berada di kategori tinggi. Indeks tertinggi di aspek keterandalan (transportasi umum membantu menyelesaikan urusan warga) dengan skor indeks 4,193.
Sedangkan yang terendah adalah aspek jumlah armada dengan skor 3,704. Angka indeks 3,4 – 4,2 = tinggi dan > 4.2 = sangat tinggi.
Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai pembangunan prasarana transportasi dalam 10 tahun terakhir sudah cukup merata.
Namun tetap perlu kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan mengenai agar jasa transportasi semakin meningkat, terutama di wilayah 3TP (tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan).
"Saya memandang pulau-pulau mini sudah dilayani bandara, pembangunan dermaga juga sudah banyak. Ke depan, perlu kehadiran pemerintah, baik pusat maupun wilayah terutama untuk menghadirkan jasa perintis, tidak hanya dari sisi transportasi, namun termasuk untuk pembangunan jaringan jalan," kata Djoko.
Baca juga: Kemenhub bangun 521 prasarana transportasi di masa Jokowi
Baca juga: Kaum marjinal mesti dapat prioritas saat gunakan transportasi umum
Baca juga: Menhub sorong penguatan transformasi digital sektor transportasi
Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2024