Sri Mulyani: Defisit Apbn Berjalan Sesuai Desain - Beritaja

3 minggu yang lalu

Defisit Rp104,2 triliun alias 0,43 persen PDB bukan perihal yang menimbulkan kekhawatiran lantaran tetap di dalam kreasi APBN awal

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2025 ialah sebesar Rp104,2 triliun alias 0,43 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), melangkah sesuai dengan kreasi yang telah ditetapkan.

“Defisit Rp104,2 triliun alias 0,43 persen PDB bukan perihal yang menimbulkan kekhawatiran lantaran tetap di dalam kreasi APBN awal,” ujar Sri Mulyani dalam konvensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu.

Melalui UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025, Pemerintah dan DPR menyepakati bahwa kas negara tahun ini ditargetkan mengalami defisit sebesar Rp616,2 triliun alias 2,53 persen PDB.

Nilai itu mempertimbangkan kegunaan APBN untuk menjadi instrumen counter-cyclical dalam mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi program-program pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, lanjut Sri Mulyani, semua dilakukan dengan tetap terukur.

“Ini sudah disepakati di DPR dan menjadi UU,” ujarnya.

Nilai defisit per Maret sebesar Rp104,2 triliun setara dengan 16,9 persen dari sasaran APBN 2025.

Defisit itu diperoleh dari pendapatan negara yang tercatat sebesar Rp516,1 triliun (17,2 persen dari sasaran Rp3.005,1 triliun) dan shopping negara sebesar Rp620,3 triliun (17,1 persen dari sasaran Rp3.621,3 triliun).

“Pendapatan negara 17,2 persen dari target, shopping negara Rp17,1 persen, surplus/defisit dari total postur 16,9 persen. Jadi, semua bergerak nyaris sama,” jelas Sri Mulyani.

Secara rinci, pendapatan negara dari penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp400,1 triliun (16,1 persen dari target), terdiri dari Rp322,6 triliun dari penerimaan pajak (14,7 persen dari target) serta Rp77,5 triliun dari kepabeanan dan cukai (25,7 persen dari target). Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat senilai Rp115,9 triliun (22,6 persen dari target).

Sementara shopping negara telah disalurkan dengan shopping pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp413,2 triliun (15,3 persen dari target) serta transfer ke wilayah Rp207,1 triliun (22,5 persen dari target).

Untuk BPP, sebesar Rp196,1 triliun (16,9 persen dari pagu) disalurkan dengan shopping kementerian/lembaga (K/L) dan sebesar Rp217,1 triliun (14,1 persen dari pagu) disalurkan dengan shopping non-K/L.

Keseimbangan primer tetap terjaga surplus dengan nilai Rp17,5 triliun. Keseimbangan primer mencerminkan keahlian negara menata utang. Dengan surplus keseimbangan primer, maka kondisi fiskal dapat dikatakan tetap cukup memadai untuk menata pendapatan, belanja, dan utang.