Sri Mulyani Beri Sinyal Gaji Ke-13 Dan 14 Asn Tetap Cair - Beritaja

2 bulan yang lalu

Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa penghasilan ke-13 dan 14 (tunjangan hari raya/THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap cair.

Saat ditemui di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani menyatakan pihaknya telahmempersiapkan anggaran untuk penghasilan ke-13 dan 14 bagi ASN. Namun, dia tak merinci besarannya.

Ia juga menyebut proses persiapan penghasilan 13 dan 14 tetap berlanjut. Menkeu meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan penghasilan ke-13 dan 14 bagi ASN.

“Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. (Gaji ke-13 dan 14 PNS bakal tetap cair?) Insya Allah,” ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara mengenai rumor penghapusan THR dan penghasilan ke-13 bagi ASN.

Airlangga mengatakan bahwa pihaknya telah berjumpa dengan Menteri Tenaga Kerja Yassierli untuk membahas rumor tersebut. Namun dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai skema alias patokan yang tengah disiapkan.

"Kemarin saya sudah berbincang dengan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri ketenagakerjaan juga bakal mempersiapkan," kata Airlangga dalam konvensi pers di Jakarta, kemarin.

Selanjutnya ketika ditanya soal kejelasan penghasilan ke-13 bagi ASN, dia enggan berkomentar dan mengatakan bahwa perihal tersebut merupakan ranah menteri keuangan.

"Ya itu tanyanya ke menteri keuangan, persiapan sudah ada ya," ujarnya.

Adapun media sosial akhir-akhir ini dihebohkan dengan berita bahwa pemerintah berencana untuk menghapus THR dan penghasilan ke-13 ASN di tahun 2025.

Hal itu menyambung petunjuk efisiensi anggaran APBN 2025 dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Prabowo meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke wilayah (TKD) Rp50,59 triliun.

Kemudian, lewat suratnya, Sri Mulyani menetapkan 16 pos shopping yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Dalam surat itu, juga disebutkan bahwa rencana efisiensi itu tidak termasuk shopping pegawai dan support sosial.