Sri Mulyani Antisipasi Dampak Ekonomi Global Ke Transisi Energi - Beritaja

2 hari yang lalu

Jika negara kehilangan investasi terhadap green energy lantaran kondisi ekonomi yang lemah, artinya proses transisi daya juga bakal melambat dan penggunaan daya tak terbarukan seperti batu bara bakal semakin panjang, sementara akibat perubahan suasana

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengantisipasi akibat gejolak perekonomian dunia terhadap penerapan transisi energi.

Saat berbincang dengan Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim Rachel Kyte, Sri Mulyani menyoroti persoalan perubahan iklim, terutama transisi energi, makin kompleks di tengah dinamika global. Sebab, kondisi rantai pasok yang terdisrupsi mengakibatkan proses transisi daya makin terhambat.

“Jika negara kehilangan investasi terhadap green energy lantaran kondisi ekonomi yang lemah, artinya proses transisi daya juga bakal melambat dan penggunaan daya tak terbarukan seperti batu bara bakal semakin panjang, sementara akibat perubahan suasana sendiri tidak terhindarkan,” kata Sri Mulyani, dikutip dari akun IG @smindrawati di Jakarta, Minggu.

Maka dari itu, Sri Mulyani menggarisbawahi problem itu merupakan urgensi yang mesti segera diatasi.

Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menggelontorkan biaya untuk tindakan suasana sebesar Rp610,12 triliun sepanjang 2016 hingga 2023.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Boby Wahyu Hernawan merinci realisasi pendanaan APBN untuk suasana secara rata-rata sebesar Rp76,3 triliun per tahun alias 3,2 persen dari APBN.

p“Secara kumulatif, totalnya mencapai Rp610,12 triliun. Ini baru mencakup 12,3 persen dari kebutuhan pembiayaan suasana hingga 2030,” kata Boby.

Pemerintah terus mengoptimalkan pembiayaan publik dan mendorong keterlibatan sektor swasta.

Dari sisi pemerintah, Kemenkeu telah memberikan beragam insentif pajak, seperti untuk sektor pembangkit listrik terbarukan dan kendaraan listrik. Sejak 2019 hingga 2024 pemerintah telah memberikan insentif fiskal senilai Rp38,8 triliun untuk sektor-sektor mengenai iklim, yang diperkirakan mencapai Rp51,5 triliun hingga akhir 2025.

Di sisi lain, pemerintah juga menyusun skema pembiayaan inovatif seperti green sukuk, SDG bonds, dan penerapan taksonomi finansial berkelanjutan.

Di luar APBN, pemerintah menerapkan blended finance yang mencampur pembiayaan antara publik dan swasta.

Adapun dari sektor swasta, pemerintah mendorong pelaku upaya untuk proaktif mengurangi emisi karbon, menerapkan praktik berkelanjutan, dan berinovasi dalam teknologi ramah lingkungan, termasuk efisiensi energi, ekonomi sirkular, dan pelaporan jejak karbon produk.

Pemerintah juga mendorong pelaku upaya melakukan climate budget tagging dan mendukung penyelenggaraan kebijakan nilai ekonomi karbon, yang sekarang terbuka untuk pasar domestik dan internasional.