Trends

Solusi RUU Kesehatan diyakini untungkan masyarakat - BeritAja

Sedang Trending 11 bulan yang lalu
beritaja.com

Jakarta (BERITAJA.COM) - Presiden Komisaris PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) John Riady meyakini para pemangku kepentingan dapat menyelesaikan polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan, sehingga sistem kesehatan di dalam negeri makin kokoh dan menguntungkan masyarakat.

John berambisi pemangku kepentingan duduk berbareng untuk menemukan solusi terbaik, sehingga RUU Kesehatan berorientasi pada masyarakat dan peningkatan kualitas kesehatan.

"RUU Kesehatan digagas untuk menjadi izin nan dapat menyelesaikan beragam persoalan kesehatan di Indonesia, baik dari aspek peningkatan jasa kepada masyarakat, kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan, pemerataan master spesialis, dan aspek bisnis," katanya melalui keterangan tertulis nan diterima di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan SILO dengan jaringan rumah sakit swastanya di Indonesia mendukung upaya pemerintah membangun sistem kesehatan masyarakat nan berkualitas, andal, dan merata, di antaranya meminimalisasi masyarakat berobat ke luar negeri.

Menurut John, tingginya jumlah WNI nan berobat ke luar negeri mengakibatkan devisa negara sebesar Rp165 triliun menjadi hilang.

"Saya percaya seluruh stakeholder bisa duduk berbareng dengan niatan dan visi nan sama, membangun sistem kesehatan berkualitas, andal, dan merata," ujar John.

Ia mengatakan sistem jasa kesehatan nasional tetap dibelit beragam persoalan, nan mana salah satu persoalan utama adalah kualitas dan jumlah serta minimnya penyebaran master spesialis.

"Sumber utama persoalan adalah adanya ketimpangan SDM kesehatan dengan cakupan layanan, baik luasnya wilayah serta jumlah populasi," katanya.

Untuk peningkatan dan pemerataan kualitas, dibutuhkan lebih banyak lagi master spesialis.

Saat ini, merujuk info Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Indonesia hanya mempunyai 54.000 master spesialis. Dengan populasi masyarakat Indonesia 275 juta jiwa, maka rasio master ahli sangat timpang alias hanya 2:10.000 warga.

Terdapat 647 rumah sakit umum wilayah (RSUD) tidak dilengkapi ahli nan vital seperti anestesi, bedah, ginekologi, obstetric, dan anak.

"Maka, jasa kesehatan pun menjadi rentan dan tidak merata. Secara upaya dan makro, industri kesehatan nasional kalah saing, sehingga setiap tahun kita kehilangan devisa Rp100 triliun dari penduduk nan berobat ke luar negeri," jelasnya.

RUU Kesehatan, kata John, mempunyai semangat menggenjot jumlah SDM kesehatan, terutama master spesialis.

Draf izin itu bakal menyederhanakan proses pendidikan master ahli nan selama ini berlaku, dari jenjang sarjana kedokteran, co-ass selama dua tahun, hingga internship.

Calon master ahli juga diwajibkan mengantongi rekomendasi dari pemerintah wilayah setempat dan organisasi profesi. Selanjutnya, mereka juga wajib mengantongi surat tanda register (STR) dan surat izin praktik.

Persoalannya, upaya penyederhanaan ini memicu polemik, lantaran dianggap mengabaikan organisasi pekerjaan dan berkarakter sentralistik di tangan kementerian.

"Saya menilai perbedaan pendapat ini bisa diselesaikan oleh para pemangku kepentingan dan kebijakan, lantaran semangatnya sama ialah peningkatan kualitas dan pemerataan jasa kesehatan," imbuhnya.

Lebih jauh, dia mengatakan secara esensial kesiapan SDM kesehatan terutama para tenaga ahli berangkaian erat peran sisi hulu pendidikan. Indonesia mempunyai 92 fakultas kedokteran dan hanya 20 di antaranya dilengkapi program spesialis.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya sebagai salah satu lengan Grup Lippo, nan menopang sistem kesehatan nasional, berkomitmen mengurangi beban pemerintah.

"SDM SILO selalu terhubung dengan lembaga pendidikan nan dimiliki UPH sebagai satu Grup Lippo. Kami juga menyediakan beragam akomodasi nan menunjang lahirnya master spesialis, seperti pendirian Mochtar Riady Comprehensive Cancer Center (MRCCC)," katanya.

Pro dan kontra lainnya mengenai RUU Kesehatan adalah izin mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), nan mencakup peranan dan kewenangan BPJS Kesehatan.

Menurut dia, selain mempertimbangkan dan melibatkan seluruh pihak terkait, baiknya juga mengundang pengusaha lantaran mengenai kewenangan dan tanggungjawab pemberi serta penerima kerja.

"Hampir seluruh pihak menginginkan sistem agunan sosial nan bisa diandalkan dan berkualitas, ada baiknya juga dilibatkan," katanya.

Sementara itu, SILO, nan mempunyai jaringan 41 pusat jasa kesehatan sejauh ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Ini bentuk komitmen kami, lantaran bumi kesehatan tidak sekadar memperhatikan profitabilitas, melainkan pula jasa untuk semua," tutup John Riady.

Berita lain dengan Judul: Apindo soroti pelayanan kesehatan pekerja atas perubahan RUU Kesehatan
Berita lain dengan Judul: RUU Kesehatan menempatkan tanggung jawab BPJS kepada kementerian
Berita lain dengan Judul: Anggota DPR: RUU kesehatan akomodasi pengobatan tradisional

 

Kelik Dewanto

COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023





Baca Juga:
  • Bahasa Banjar Translate dan Artinya
  • Pantun Bahasa Banjar
  • 10 Tanda Baca dalam Alquran
  • Terkini! Waktu Sholat Banjarmasin
  • Lengkap A-Z, Rekomendasi Nama Nama Bayi Laki Laki Islami dan Artinya
  • Lengkap! A-Z, Nama Nama Bayi Perempuan Islami dan Artinya


  • Kategori:



    Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di



    close