Sekolah Swasta Gratis Di Jakarta Jadi Gerbang Pemerataan Pendidikan - Beritaja

2 bulan yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai program sekolah swasta cuma-cuma yang bakal diterapkan pada tahun aliran 2025/2026 diharapkan jadi langkah awal pemerataan pendidikan di Jakarta.

Program sekolah swasta cuma-cuma juga dinilai menjadi gerbang pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk mendukung pertumbuhan nomor lanjut sekolah.

"Sekolahnya (sebenarnya) tetap berbayar, hanya yang bayarin pemerintah. Ini sebenarnya merupakan tanggungjawab konstitusional yang mesti ditunaikan oleh pemerintah untuk masyarakatnya,” ujar Ubaid ketika dihubungi di Jakarta, Kamis.

Dia berambisi program yang bakal diuji coba di 40 sekolah swasta itu dapat menanggulangi masalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Jakarta, yang tercatat tetap mempunyai sekitar 99 ribu anak yang belum mendapat akses pendidikan.

“Di Jakarta itu sampai hari ini tetap banyak sekali, nyaris 100 ribu anak yang belum dapat tempat di bangku sekolah,” tuturnya.

Ubaid menyoroti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang merupakan support dari pemerintah untuk family kurang mampujuga menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan akses pendidikan.

Ia menegaskan bahwa KJP Plus dan program sekolah tanpa biaya ini mempunyai peran yang saling melengkapi.

Sekolah cuma-cuma ditujukan untuk seluruh penduduk Jakarta, Sementara KJP Plus, ditujukan untuk anak-anak dari family pra-sejahtera.

"KJP Plus ini adalah skema support dari pemerintah untuk anak-anak di Jakarta yang dari family yang ekonomi menengah ke bawah. Jadi, mampumenutup kebutuhan yang berasosiasi dengan sekolah, tetapi tidak masuk (program) sekolah gratis," ujarnya.

Dia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memastikan program ini tepat sasaran. Ia mengusulkan agar info penerima KJP Plus dan sekolah cuma-cuma dapat diakses secara transparan dengan sistem online yang terintegrasi di situs sekolah.

Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat dapat turut serta mengawasi dan memastikan bahwa support diberikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan.

“Program ini mesti dikeluarkan secara transparan dan akuntabel. Misalnya, penerima KJP Plus itu mesti transparan, dan info ini mampudiakses oleh masyarakat,” katanya.

anda berada diakhir artikel berita dengan judul: