Rhenald Kasali: Pemerintah Harus Bijak Lakukan Efisiensi Anggaran - Beritaja

2 bulan yang lalu

Pemerintah mesti bijak, jangan sampai membuang ‘otot’ dan ‘tulang’ dari institusi, yang dibuang ‘lemaknya’

Jakarta (BERITAJA) - Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus master ekonomi dan upaya Rhenald Kasali menyatakan pemerintah mesti bijak saat melakukan efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L).

Rhenald mengatakan pemangku kepentingan mengenai perlu menyisir dengan jeli program-program yang dimiliki sehingga anggaran yang terbatas itu betul-betul digerakkan dan dimanfaatkan dengan baik ke program prioritas serta tepat sasaran.

“Ketika melakukan efisiensi, itu artinya kita ‘membuang lemak’, bukan buang ‘otot’ dan ‘tulang’. Karena, jika satu lembaga itu yang dibuang ‘ototnya’ maka bakal lumpuh. Pun jika ‘tulangnya’ dipotong, maka hancur, tidak mampujalan,” kata Rhenald kepada BERITAJA di BERITAJA Heritage Center Jakarta, Rabu.

“Pemerintah mesti bijak, jangan sampai membuang ‘otot’ dan ‘tulang’ dari institusi, yang dibuang ‘lemaknya’,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, dia pun menilai efisiensi anggaran ini sebagai sebuah langkah yang baik. Namun, dia menambahkan bahwa perhatian tak hanya tertuju pada anggaran yang dimiliki oleh K/L saja, melainkan eksekusi program yang juga mesti dilakukan dengan efisien.

“Langkah pertama (efisiensi) ini memang banyak dipertanyakan masyarakat, lantaran semuanya ditujukan untuk program makan bergizi cuma-cuma (MBG). Tapi, krusial juga bagi pemerintah berikan support yang baik kepada masyarakat,” kata Rhenald.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam Inpres tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto meminta penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Sementara, untuk shopping kementerian/lembaga (K/L), Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun.

Lebih lanjut, surat tersebut juga melampirkan sebanyak 16 aspek yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L.

Hal ini pun mengakibatkan setiap K/L mesti merevisi anggarannya sesuai dengan persentase pemangkasan yang telah ditentukan di surat nomor S-37/MK.02/2025 tersebut.

Setelah itu, usulan revisi anggaran setiap K/L itu diserahkan ke DPR untuk disetujui dan nantinya bakal diserahkan kembali ke Kemenkeu.