Trending

PSI perjuangkan batas usia minimal capres-cawapres 35-39 tahun - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah memperjuangkan agar pemisah usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) kembali menjadi 35-39 tahun, sebagaimana diatur dalam dua undang-undang tentang pemilu terdahulu.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PSI Francine Widjojo, dalam keterangan tertulis nang diterima di Jakarta, Selasa, menyampaikan PSI memperjuangkan perihal tersebut dengan mengusulkan permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) nang pada Senin (3/4) telah disidangkan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

“Jangan kubur kewenangan konstitusional 21,2 juta anak muda Indonesia usia 35-39 tahun untuk menjadi capres dan cawapres," kata Francine.

Saat ini, Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengatur pemisah usia minimal sebagai capres dan cawapres adalah 40 tahun, padahal dalam kedua patokan UU Pemilu sebelumnya, ialah Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003 persyaratan usia minimal capres dan cawapres adalah 35 tahun.
 

Lebih lanjut, Francine selaku kuasa norma dari pemohon nang merupakan kader-kader muda PSI, ialah Anthony Winza, Danik Eka Rahmaningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhail Gorbachev Dom itu menyampaikan PSI menilai ketentuan dalam UU Pemilu saat ini melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Kedua pasal tersebut, lanjut dia, mengamanatkan adanya persamaan kedudukan dan perlakuan bagi setiap penduduk negara Indonesia di mata hukum, sedangkan ketiadaan pemisah usia minimal bagi seseorang untuk menjadi menteri menunjukkan tidak adanya persamaan kedudukan dan perlakuan itu bagi mereka nang hendak menjadi capres-cawapres.
 

"Untuk menjadi menteri, tidak ada pemisah usia minimal. Menteri dapat melaksanakan tugas kepresidenan, seketika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, alias tidak dapat melakukan kewajibannya secara berbarengan dalam masa jabatannya nang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan demikian, ada potensi menteri nang belum berumur 40 tahun bisa melaksanakan tugas kepresidenan,” jelas Francine.

Berdasarkan perihal itu, PSI lantas beranggapan ketentuan pemisah usia minimal capres dan cawapres 40 tahun kudu dinyatakan inkonstitusional.

Sejauh ini, PSI menyakini banyak anak muda Indonesia nang mempunyai kompetensi dan prestasi untuk menjadi capres-cawapres. Francine mencontohkan anak muda Indonesia nang telah menunjukkan kompetensi dan prestasi sebagai pemimpin, di antaranya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

"Banyak anak muda Indonesia nang sudah menunjukkan kompetensi dan prestasinya sebagai pemimpin wilayah Indonesia seperti Emil Dardak dan Gibran Rakabuming Raka,” ucap Francine.

Berita lain dengan Judul: PSI dukung Mahfud MD bongkar kejanggalan transaksi Rp349 triliun

Berita lain dengan Judul: PSI uji pemisah usia minimal capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close