Presiden Tunisia akan bubarkan dewan kota menjelang pemilu daerah - BeritAja

Tunis (BERITAJA.COM) - Presiden Tunisia Kais Saied pada Rabu (8/3) malam waktu setempat menyatakan bakal membubarkan dewan-dewan kota menjelang pemilihan daerah, nan merupakan satu lagi kemunduran terhadap pendemokrasian nan diraih setelah revolusi 2011.

"Kita bakal membahas sebuah dekret untuk membubarkan (dewan) munisipalitas dan menggantinya dengan majelis khusus," kata Saied dalam sebuah video rapat kabinet nan ditayangkan secara daring.

Dewan baru tersebut juga bakal dipilih langsung, namun dengan peraturan baru nan bakal dirancang Saied. Ia sempat menuduh dewan-dewan kota nan ada di negara tersebut sebagai "negara dalam negara" dan tidak netral.

Pada pemilu wilayah tahun 2018, partai Islam Ennahda, nan merupakan salah satu oposisi terkeras Saied, sukses menguasai sepertiga dewan-dewan kota Tunisia.

Sistem majelis kota tersebut dibentuk setelah konstitusi Tunisia nan disahkan tahun 2014 memerintahkan desentralisasi.

Namun, undang-undang dasar tersebut telah diganti dengan konstitusi baru nan dirancang Saied dan disahkan setelah referendum tahun 2022, walaupun dengan nomor partisipasi pemilih nan banget rendah.

"Sayangnya, kepala negara kita tidak percaya dengan sistem desentralisasi," kata Adnen Bouassida, kepada Federasi Nasional Munisipalitas pada radio lokal Mosaique FM.

Saied telah memusatkan nyaris seluruh kekuasaan negara di tangannya setelah secara mendadak menangguhkan parlemen pada Juli 2021 dan memerintah melalui dekret.

Partai oposisi Tunisia mengecam tindakan Saied  dan menyebutnya sebagai kudeta nan tidak demokratis, namun Saied menegaskan tindakannya sah dan banget diperlukan untuk menyelamatkan negara dari kekacauan bertahun-tahun akibat elit politik nan korup dan mementingkan dirinya sendiri.

Bulan lalu, otoritas Tunisia menangkap pentolan pengkritik dan tokoh oposisi, termasuk beberapa personil Ennahda, nan Saied sebut sebagai kriminal, pengkhianat, dan teroris dalam operasi penumpasan pengkritik pertama nan signifikan di negara itu.

Dewan kota nan anggotanya dipilih secara langsung tersebut kesulitan untuk menerapkan kebijakan di daerahnya, salah satunya lantaran anggaran nan rendah.

Karena kebanyakan partai politik memboikot pemilu untuk memilih personil parlemen nan sudah terlucuti kekuasaannya pada Desember dan Januari lalu, dewan-dewan kota adalah lembaga pemerintah terakhir di mana partai-partai tersebut bisa muncul dan bersuara.

Sumber: Reuters
Berita lain dengan Judul: AS desak Tunisia perluas partisipasi politik
Berita lain dengan Judul: Pemogokan lantaran bayaran lumpuhkan transportasi di ibu kota Tunisia
Berita lain dengan Judul: Presiden Tunisia didesak segera kembali ke jalur demokrasi

:

COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023