Presiden serahkan 1.043 sertifikat tanah hingga bicara pupuk di Blora - BeritAja

Jakarta (BERITAJA.COM) - Presiden Joko Widodo menyerahkan sedikitnya 1.043 sertifikat tanah kepada masyarakat di Blora, Jawa Tengah, di sela kunjungan kerja hari kedua di provinsi tersebut, Jumat.

"Dari 1.160 sertifikat nan kudu diserahkan, nan sudah jadi 1.043. Ada sisa sedikit. Seratusan lebih nan belum selesai, tapi 1.043 sertifikat sudah diserahkan ke bapak-ibu dan saudara-saudara sekalian," ujar Presiden dalam sambutannya nan dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat.

Ia mengaku senang bisa menyerahkan sertifikat tanah di Blora, karena bentrok lahan di Blora termasuk di Kelurahan Ngelo, Cepu dan Karangboyo, terjadi sejak tahun 1947.

"Oleh karena itu saya perintahkan beberapa tahun nan lampau pada Menteri BPN untuk dilihat di lapangan, dicek betul, terutama ini nan di Kelurahan Ngelo, Kelurahan Cepu, dan Kelurahan Karangboyo, ini ada apa kok nggak selesai-selesai. Ini mestinya BPN bisa menyelesaikan dan hari ini rupanya masalahnya bisa diselesaikan," terangnya.

Presiden minta pemberian sertifikat tanah itu disyukuri, meski ada sekitar 123 sertifikat nan belum diserahkan, dari total 1.160 sertifikat. Sisa sertifikat itu bakal segera diserahkan dalam waktu dekat.

Menurut Presiden, sertifikat nan diberikan bertindak selama 30 tahun, dan bisa diperpanjang 20 tahun, kemudian bisa diperbarui lagi 30 tahun. Sehingga total penggunaan sertifikat bisa selama 80 tahun.

Pada kesempatan itu Presiden juga menyerahkan SK Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria. Ia berpesan agar tanah nan ada dimanfaatkan secara produktif dan tidak ditelantarkan.

Presiden mengatakan andaikan tanah ditelantarkan maka SK bisa dicabut kembali.

Dia meminta agar lahan nan ada ditanami tanaman produktif seperti jagung dan pohon jati alias jagung dan mahoni agar semua melangkah beriringan antara penanaman tanaman produktif dan kehutanan.

Dalam kesempatan itu Presiden juga sempat berbincang dengan dua penerima SK Perhutanan Sosial berjulukan Latina dan Yatimin.

Keduanya mengaku bakal terus menanam jagung di lahan nan ada. Namun para petani itu juga mengeluhkan masalah pupuk.

Masalah pupuk
Mengenai kelangkaan alias mahalnya nilai pupuk, Presiden menjelaskan bahwa masalah pupuk utamanya disebabkan terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina.

"Problemnya sekarang kita (Indonesia) banyak impor bahan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Sak iki (sekarang) Rusia dan Ukraina lagi perang. nan kekurangan pupuk bukan hanya Indonesia, negara lain nan tidak punya pabrik pupuk apalagi, tidak dapat apa-apa sama sekali," terangnya.

Kepala pemerintahan menyadari pupuk selain mahal juga langka.

Dia menyebut dari kebutuhan pupuk Indonesia sebanyak 13 juta ton.

Sejauh ini Indonesia baru bisa memproduksi 3,5 juta ton. Sementara impor pupuk adalah sebanyak 6,3 juta ton.

Sehingga total kesiapan pupuk adalah 9,8 juta ton dari total kebutuhan 13 juta ton.

"Masih kurang 3,2 juta ton. Oleh karena itu bulan lampau Pupuk Iskandar Muda di Aceh kita (pemerintah) hidupkan lagi, kita biayai, sudah bisa berproduksi 570 ribu ton. Yo akeh (banyak) tapi dengan kebutuhan kita belum ada apa-apanya. Itu tetap jauh dari kebutuhan nan kita inginkan," jelasnya.

Presiden mengatakan lantaran jumlah pupuk nan lebih sedikit dari kebutuhan, maka secara norma pasar menyebabkan nilai pupuk naik.

Namun pemerintah terus berupaya mengatasi perihal tersebut.
 

COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023