Trending

Presiden bentuk Tim Pemantau Penyelesaian Non-Yudisial HAM Berat - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Presiden Joko Widodo membentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (PPHAM) dengan Ketua Tim Pengpetunjuk Menkopolhukam Mahfud MD, sedangkan Ketua Tim Pelaksana Sekretaris Kemenkopolhukam.

Pembentukan Tim Pemantau PPHAM tersebut berasas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dan Keputusan Presiden (Keppres) No 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia nang Berat nang ditetapkan pada 15 Maret 2023.

"Presiden tahu bahwa masyarakat dan korban pelanggaran HAM berat menunggu penyelenggaraan rekomendasi PPHAM lantaran itulah dalam waktu singkat, sebanyak 19 kementerian dan lembaga diinstruksikan untuk menjalankan program-program pemulihan korban dan pencegahan keberulangan sebagai bentuk kesungguhan Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi korban," kata Deputi V Bidang Polhukam dan HAM Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani di Jakarta, Jumat.

Dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tersebut ke-19 kementerian dan lembaga diberi dua tugas untuk melaksanakan rekomendasi PPHAM. Pertama, memulihkan kewenangan korban atas peristiwa pelanggaran kewenangan asasi manusia nang berat secara setara dan bijaksana. Kedua mencegah agar pelanggaran kewenangan asasi manusia nang berat tidak bakal terjadi lagi.

Secara unik Menkopolhukam ditugaskan untuk (1) mengoordinasikan penyusunan prioritas penyelenggaraan rekomendasi Tim PPHAM; dan (2) melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas penyelenggaraan Instruksi Presiden, termasuk melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan rehabilitasi psikososial, psikologis, dan jasa perlindungan korban.

"Ke-19 kementerian dan lembaga tersebut berada dalam lingkup bagian nang berangkaian dengan jenis-jenis kewenangan dan kebutuhan korban sebagaimana aspirasinya disampaikan oleh korban, family korban, dan pendamping dalam pertemuan konsultasi dan FGD dengan Tim PPHAM, serta melalui masukan-masukan lain nang disampaikan kepada pemerintah," tambah Jaleswari.

Menurut Jaleswari, pembentukan Tim Pemantau PPHAM tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lampau dilaksanakan secara komprehensif, meliputi beragam hak, serta beragam mekanisme, baik non-yudisial dan yudisial sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi pada 11 Januari 2023.

Tim Pemantau PPHAM terdiri atas Tim Pengpetunjuk dan Tim Pelaksana nang beranggotakan unsur-unsur pemerintah, tokoh masyarakat, aktivis HAM, akademisi, dan mantan personil Tim PPHAM nang berjumlah 46 orang dengan masa tugas sampai 31 Desember 2023.

Berita lain dengan Judul: Presiden kembali tunjuk Rektor UINSA jadi personil Tim PPHAM
Berita lain dengan Judul: Paperti 98' dukung Presiden Jokowi mengenai PPHAM

"Presiden Jokowi memahami bahwa Tim PPHAM telah bekerja dan Tim Pemantau PPHAM nang sedang bekerja ini merupakan corak pemenuhan kewenangan korban pelanggaran HAM nang merupakan tanggung jawab konstitusional pemerintah, nang menjadi sorotan internasional. Karena itulah pemerintah bakal bekerja dengan sangat serius, dengan terus mengharapkan partisipasi masyarakat untuk turut mengawasinya," ungkap Jaleswari nang juga menjadi salah satu personil Tim Pemantau PPHAM.

Susunan Tim Pengpetunjuk Pemangan PPHAM yaitu:

Ketua: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Wakil Ketua: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Anggota:
1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Luar Negeri
3. Menteri Agama
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Menteri Keuangan
6. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
7. Menteri Kesehatan
8. Menteri Sosial
9. Menteri Ketenagakerjaan
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11. Menteri Pertanian
12. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
13. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
14. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
15. Sekretaris Kabinet
16. Jaksa Agung Republik Indonesia
17. Panglima TNI
18. Kapolri, dan
19. Kepala Staf Kepresidenan.

Sedangkan Anggota Tim Pelaksana Pemantau PPHAM di luar unsur kementerian/lembaga, ialah Suparman Marzuki, Ifdhal Kasim, Rahayu Prabowo, Beka Ulung Hapsara, Choirul Anam, Mustafa Abubakar, Harkristuti Harkrisnowo, As'ad Said Ali, Kiki Syahnakri, Zainal Arifin Mochtar, Akhmad Muzakki, Komaruddin Hidayat, Zaky Manuputi, Pastor John Djonga, Mugiyanto dan Amiruddin. Masih ada Makarim Wibisono sebagai Wakil Ketua II Tim Pelaksana Pemantau PPHAM.

Desca Lidya Natalia

COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close