Polisi Militer Kerahkan Intel Untuk Awasi Kinerja Prajurit - Beritaja

1 bulan yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Komandan Pusat Polisi Militer (Danspuspom) TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto mengatakan pihaknya bakal mengerahkan personel intel untuk mengawasi keahlian prajurit di lapangan.

"Jadi tim intel yang mereka berada di lapangan untuk mengumpulkan data-data apakah memang ini terjadi tindak pidana alias pelanggaran yang memang dilakukan oleh personil TNI," kata Yusri usai menggelar upacara Penegakan Ketertiban dan Operasi Yustisi Polisi Militer di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Menurut Yusri, pengerahan personel intel itu dilakukan agar jejeran polisi militer dapat memantau pergerakan prajurit secara efektif.

Personel intel tersebut, lanjut Yusri, tersebar di seluruh satuan wilayah militer seperti kodim, korem hingga koramil untuk TNI AD. Hal serupa juga bertindak untuk satuan wilayah di jejeran TNI AL dan AU.

Nantinya, info pelanggaran prajurit yang dimiliki intel di wilayah bakal diserahkan pihak polisi militer masing-masing matra.

Setelah mendapatkan info yang cukup, barulah pihak polisi militer bakal menindak prajurit yang melanggar sesuai dengan undang-undang militer.

Yusri melanjutkan, langkah tersebut terbukti efektif dalam menindak personel selama ini. Dia mengatakan tercatat ada 618 kasus pelanggaran prajurit yang terjadi di 2023. Jumlah tersebut menurun di tahun 2024 menjadi 416 kasus.

Walaupun tren pelanggaran menurun, Yusri mengaku pihaknya tidak bakal mengendurkan upaya penindakan untuk para prajurit yang melanggar selama 2025.

TNI tidak boleh arogan

Di saat yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meminta para prajuritnya tidak bersikap arogan saat menjalankan tugas melayani masyarakat.

"Bina soliditas dan kekompakan berbareng seluruh komponen bangsa dengan tidak menunjukkan perilaku yang arogan dan selalu menjaga kepercayaan rakyat," kata Agus saat menjadi Inspektur Upacara Penegakan dan Ketertiban dan Operasi Yustisi Polisi Militer.

Agus mengatakan kehadiran TNI mesti memberikan rasa kondusif dan nyaman sehingga keberadaannya dapat diterima masyarakat.

Selain itu, Agus juga memerintahkan jejeran polisi militer untuk ahli dalam menjalankan tugas sebagai penegak norma militer.

Hukum militer tersebut, menurut Agus, mesti diterapkan dengan baik agar seluruh personel yang bekerja di tengah masyarakat tidak melanggar hukum.

Dengan penegakan norma yang maksimal, Panglima percaya prajurit bakal bekerja sesuai dengan peraturan dan tidak bakal melakukan tindakan berkarakter intimidatif kepada masyarakat.