Trending

Polarisasi politik di Indonesia fakta terjadi - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Hasil Survei Nasional nang dilakukan oleh Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) mengungkap bahwa polarisasi politik di Indonesia kebenaran terjadi baik di dimensi dalam jaringan (daring) alias bumi maya maupun offline bumi nyata.

Ketua Laboratorium Psikologi Politik UI Profesor Hamdi Muluk dalam rilis hasil survei nasional berjudul Polarisasi politik di Indonesia : Mitos alias Fakta? nang dipantau secara daring di Jakarta, Minggu (19/3), mengatakan polarisasi tetap kuat terjadi berasas agama, polarisasi berbasis kepuasan keahlian pemerintah, berbasis sentimen anti luar negeri (asing dan Aseng).

“Agama jenis penyumbang terbesar polarisasi,” kata Hamdi.

Selain agama, tingkap kepuasan terhadap keahlian pemerintah juga dapat menjadi penyumbang polarisasi, hasil riset menunjukkan adanya sentimen berbasis anti luar negeri, nang kerap disebut masyarakat anting Asing alias Aseng.

Menanggapi sentimen itu, Menteri Investasi dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menepis adanya rumor investasi Indonesia dikuasi oleh asing.

Bahlil selaku penanggap dalam rilis itu mengkonfirmasi bahwa investasi Indonesia dari total Rp 1.207 triliun di tahun 2022 di luar sektor migas, finansial dan UMKM, itu 54 persen adalah investasi asing. Dari 54 persen itu negara paling besar nang masuk adalah Singapura sekitar Rp13 miliar USD.

Namun, Bahlil menegaskan, bahwa nominal Rp13 miliar USD bukan sepenuhnya duit milik negara Singapura, tetapi juga sebagian berasal dari orang Indonesia nang ada di Singapura, lantaran di negara Singa Putih itu terdapat pula penduduk Timur Tengah, Eropa dan Asia.

“Jadi investasi kita 1.207 itu, 54 persen PMA, 46 persen PMDN, jadi jika digabung dikompair ke bawah, sebagian nang asing dari Singapura sebagian masuk ke Indoensaia, makan PMDN kita lebih besar daripada PMA, lantaran duitnya orang Indonesia. hanya kita dikompor-komporin seolah-olah ini China, Korea, jepang,” kata Bahlil.

Berita lain dengan Judul: Wapres: Polarisasi mungkin menangkan bunyi tapi bakal rusak negara
Berita lain dengan Judul: BNPT mitigasi ancaman pembelahan jelang Pemilu 2024

Kemudian mengenai rumor ketenagakerjaan, Bahli menjelaskan, IUP tambang di Indonesia 80 persen milik dalam negeri. Nang dikuasai asing adalah smelter (pablik pelebur) nya. Penguasaan ini lantaran Indonesia belum mempunyai teknologinya, biaya pendirian smelter nang mahal, pengusaha dalam negeri belum ada kepedulian ke petunjuk tersebut, dan perbankan nasional nang tidak mau membiayai smelter.

“Maka nang terjadi adalah, teknologinya kita bawa dari luar, kemudian uangnya kita bawa dari luar, terus kemudian kita anti asing. Kalau kita tidak mau asing masuk, berfaedah kita bakal menjadi negara nang lambat dalam proses hilirisasinya,” terangnya.

Bahlil juga mengingatkan, bahwa narasi-narasi negatif soal investasi asing juga dibangun oleh para elit politik nang dulunya juga mantan aktivis. Ia memastikan sebagai mantan aktivis nang kita berada di pemerintahan tidak bakal melacurkan idealismenya.

Namun dia berpesan agar para elit politik untuk mencari narasi nang bagus dalam memenangkan kontestasi, agar tidak membikin pengkubuan di masyarakat. Karena di Indonesia, sebenarnya di Indonesia kondusif pertumbuhan ekonominya bagus, stabilitasnya bagus.

“Tetapi kita ditipu dengan isu-isu polarisasi nang tidak masuk akal, kampret-cebong, kayak tidak ada tema-tema lain nang lebih cerdas, bukan berfaedah saya tidak mengakui adanya polariasasi, peralatan itu sudah ada sebelum kita lahir, sejak Adam dan Hawwa ada, hanya kudu diperlukan kepintaran kita dalam mengelola,” kata Bahlil.

Jika polarisasi sudah terjadi, salah satu upaya untuk mengatasinya menurut Ketua Lakpesdam PBNU Ulil Abshar Abdallah adalah dengan mengimbau kepada pemengaruh (influencer) agar tidak ikut dalam kontenstasi politik tersebut.

Ia menyarankan para influencer puasa menahan diri tidak turun dalam aktivitas dukung mendukung, melainkan justru mendinginkan suasana.

“Saya mengajurkan tokoh-tokoh bisa disebut sebagai influencer itu sebaiknya tidak ikut terlibat dalam poltik dukung mendukung,” kata Ulil.

Berbeda pendapat dengan Ulil, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari cemas saran Ulil tidak dijalankan oleh para influencer, lantaran ada contoh ustadz nang mendukung calon.

Qodari memberikan saran paling esensial ialah mengubah kreasi konstitusi, ialah pemenang pilpres cukup kebanyakan sederhana dengan 40 persen ataupun 35 persen bunyi dalam satu putaran.

Menurut Qodari, patokan mengenai pemenang pemilu presiden kudu 50 persen plus 1 menjadi persoalan terjadinya polarisasi. Dengan patokan tersebut maka calon dipaksa menjadi dua kubu, lantaran sangat susah bagi calon manapun untuk menang dalam satu putaran.

Karena pemilihan diikuti multi partai, jika ada tiga calon dengan kekuatan relatif sama, susah untuk bisa mencapai 50 persen plus satu dalam satu putaran. Nang pada akhirnya dibuat dua putaran. Jika ini terjadi maka bakal mengalami pembelahan, dan polarisasi nang terjadi dengan dimensi keagamaan.

“Menurut dari kaca mata pengetahuan politik saya salah satu penyebab pengutupan nang ekstrim itu adalah kreasi konstitusi alias kreasi aturan, dan itu kudu diubah, jika itu konstitusi lewat amandemen UU 1945,” kata Qodari.

Kesimpulan dalam rilis survei nasional tersebut, polarisasi politik kebenaran terjadi di Indonesia, dan diprediksi kembali terjadi di 2024. Hoaks menjadi salah satu ancaman terjadinya polarisasi, meski demikian, perihal nang patut dihindari adalah politik polarisasi, sehingga masyarakat diajak jeli memandang calon dan elit politik nang memainkan politik polarisasi.

Berita lain dengan Judul: Kapolri ingatkan jejeran cegah polarisasi dan politik identitas
Berita lain dengan Judul: Kapolri: Siapapun pemimpinnya bakal berat jika 2024 terjadi polarisasi



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close