Pkp Buat Sarana Pengaduan Bagi Publik Melaporkan Masalah Perumahan - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengakibatkan sarana pengaduan untuk masyarakat dalam melaporkan masalah-masalah di sektor perumahan.

"Saya mengakibatkan sarana pengaduan mengenai dengan masalah perumahan ini, dalam waktu dekat kita bakal luncurkan," ujar Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman di Jakarta, Kamis.

Dirinya bakal memberikan nomor telepon untuk sarana pengaduan agar lebih memudahkan bagi masyarakat dalam melaporkan.

Heri Jerman juga mengingatkan pada masyarakat agar pengaduan yang dilaporkan mesti disertai info dan fakta.

"Yang namanya pengaduan mesti disertai info dan fakta, jangan sampai pengaduan tersebut berkarakter fitnah," katanya.

Masyarakat juga mampumemanfaatkan layanan-layanan kanal pengaduan yang sudah disediakan pemerintah seperti SP4N-LAPOR dan jasa "Lapor Mas Wapres untuk melaporkan masalah-masalah di sektor perumahan.

Baca juga: Kementerian PKP siap buat daftar hitam developer rumah subsidi nakal

SP4N-LAPOR adalah jasa pengaduan dan aspirasi masyarakat secara daring yang terintegrasi secara nasional. SP4N-LAPOR merupakan singkatan dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Irjen Kementerian PKP jugamengutarakan bahwa pemerintah tetap konsentrasi pada program penyediaan perumahan ialah gimana masyarakat berpenghasilan rendah alias MBR mampumempunyai kediaman yang layak.

Hal itu sudah difasilitasi oleh pemerintah dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sampai saat ini tetap berlangsung.

Guna memastikan ketepatan sasaran sasaran penerima KPR FLPP dan hasil pembangunan rumah bersubsidi yang ada, imbuhnya, Menteri berbareng seluruh jejeran Eselon I selalu melakukan kunjungan langsung ke beberapa tempat, letak perumahan yang masuk kategori FLPP.

Baca juga: Kementerian PKP surati BPK mengenai developer rumah subsidi nakal

Ternyata, kondisi yang ditemukan sangat disayangkan lantaran banyak ditemui rumah yang dibangun tidak layak unik, rumah tidak layak kegunaan misalnya tanahnya tidak dipadatkan secara betul sehingga begitu dipasang keramik banyak yang pecah-pecah.

Selain itu saluran sanitasi dan saluran pembuangan air juga tidak sempurna sehingga jika banjir tetap banyak menggenang. Begitu juga dengan kualitas mengenai dengan struktur gedung dimana dirinya memandang secara langsung tembok-tembok banyak yang mengelupas dan kondisi lingkungan yang memprihatinkan.

"Saya juga minta secara tegas pada developer bandel yang membangun rumah tidak layak huni itu untuk tidak berkuasa lagi mendapatkan FLPP dari pemerintah," kata Heri Jerman.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan sesuai petunjuk Menteri PKP pihaknya bakal terus melaksanakan kegunaan pengawasan dengan baik untuk memastikan Program 3 Juta Rumah melangkah dengan baik di lapangan

Pihaknya juga mengpenghargaan banyak developer yang tetap baik yang betul-betul memperhatikan kualitas gedung rumah serta punya komitmen dan rasa tanggung jawab untuk mampumemberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.

Editor: Deborah
Copyright © BERITAJA 2025