Trending

PKB: Putusan PN Pusat soal penundaan pemilu rampas hak rakyat - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu
beritaja.com
Discover Millions of Products

Jakarta (BERITAJA.COM) - Juru Bicara DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mikhael Sinaga menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengenai penundaan pemilihan umum (pemilu) dalam sengketa antara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dengan KPU merupakan upaya merampas kewenangan politik rakyat.

"Aspek hukumnya kudu diperiksa kembali lantaran perkara ini adalah antara Partai Prima dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Tapi kok putusannya malah merampas kewenangan politik rakyat," kata Mikhael dalam keterangan nan diterima di Jakarta, Senin.

Mikhael menyebut sengketa nan terjadi dalam sidang adalah antara Prima dengan KPU. Harusnya, tutur Mikhael, putusan majelis pengadil tidak sampai kepada penundaan pemilu, namun putusannya hanya kepada kedua kubu nan bersengketa.

Ia menjelaskan, pemilihan umum adalah milik semua penduduk negara dan jangan sampai merusak kerakyatan dengan menunda pemilu demi kepentingan golongan tertentu.

"Semua penyelenggara pemilu alias pengadilan mana pun, saya minta tidak membikin keputusan nan merampas kewenangan politik rakyat dan menyakiti hati masyarakat luas. Karena akibatnya bisa sangat rawan jika rakyat kecewa," ucap Mikhael.

Sebelumnya, gugatan Prima terhadap KPU dikabulkan majelis pengadil Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus). Putusan PN Jakpus menghukum KPU dengan memerintah tak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024.

"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," demikian bunyi putusan tersebut nan diketok majelis pengadil pada Kamis, 2 Maret 2023.



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close