Pigai Paparkan Sejumlah Hal Agar Pembangunan Psn Berbasis Ham - Beritaja

1 minggu yang lalu

Yang pertama dan terutama yang mesti diperhatikan dalam konteks PSN ini adalah tingkat partisipasi masyarakat

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memaparkan sejumlah perihal yang menjadi konsentrasi perhatian guna memastikan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) yang dilakukan pemerintah berbasis HAM.

Dia menyebut pihaknya mendukung akselerasi pembangunan PSN, sebagaimana program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lainnya.

"Yang pertama dan terutama yang mesti diperhatikan dalam konteks PSN ini adalah tingkat partisipasi masyarakat," kata Pigai pada rapat kerja berbareng Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Kedua, keterlibatan masyarakat lokal sebagai subjek dalam pembangunan PSN, bukan sebagai objek.

Ketiga, kepastian legalitas atas kepemilikan tanah guna meminimalisasi bentrok tanah.

"Di mana-mana pembangunan apakah perusahaan alias juga pembangunan yang sifatnya masif dalam skala besar, itu persoalan tanah menjadi problem yang serius," ucapnya.

Keempat, keterlibatan masyarakat alias masyarakat setempat sebagai pekerja dan memastikan agar hak-hak pekerja di area PSN terpenuhi.

Kelima, masyarakat mesti mendapat untung ekonomi sebagai akibat positif dari kehadiran PSN.

Keenam, memastikan agar budaya terlestarikan dan kelestarian terhadap ekosistem alias lingkungan hidup mesti terjaga.

"Perlindungan terhadap nilai budaya tidak boleh digeserkan oleh kehadiran alias pembangunan yang berskala besar," ujarnya.

Terakhir, memastikan agar negara dan perusahaan masyarakat setempat mesti mendapatkan keuntungan.

Sementara itu, personil Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta Pigai untuk memberikan atensi terhadap kasus-kasus HAM dalam pembangunan PSN, misalnya, pada pembangunan PSN Rempang Eco-City.

"Kita mesti ingat dalam lima tahun 2019-2023, ada 101 orang yang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami korban psikologis akibat PSN," kata dia saat rapat.

Untuk itu, dia menilai sudah sepatutnya program pengarusutamaan HAM yang menjadi salah satu prioritas Kementerian HAM mesti diimplementasikan pula dalam pendampingan pembangunan PSN yang dilakukan oleh pemerintah.