Pertamina Sambut Baik Usulan Desa Adat Bali Jadi Pangkalan Lpg - Beritaja

1 bulan yang lalu

Denpasar (BERITAJA) - Pertamina Patra Niaga menyambut baik usulan badan upaya desa budaya di Bali menjadi pangkalan liquefied petroleum gas (LPG) subsidi ukuran tiga kilogram agar mendekatkan pengedaran kepada golongan sasaran.

“Dengan pertambahan lembaga pengedaran resmi, ini memperluas sebaran,” kata Manager Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Ahad Rahedi di Denpasar, Bali, Senin.

Ia menjelaskan andaikan terealisasi, maka badan upaya di desa budaya itu perlu mencatatkan nomor induk berupaya (NIB) dan Online Single Submission (OSS) alias sistem perizinan upaya terintegrasi secara elektronik di masing-masing kabupaten/kota.

“Jadi memastikan setiap masyarakat desa, diwakili desa budaya mampumemperoleh subsidi lantaran dekat dengan masyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan dalam rapat koordinasi tindak lanjut pengedaran LPG subsidi tiga kilogram berbareng anak upaya BUMN Pertamina itu di Denpasar, Kamis (6/2) mengusulkan pendapat itu.

Ia mengusulkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Baga Utsaha Pedruwen Desa Adat (BUPDA) di Bali dapat mengoptimalkan peran bagian ekonomi salah satunya menjadi pangkalan elpiji subsidi untuk mendukung program tepat sasaran.

“Ini dapat mendekatkan masyarakat sasaran dan nilai sesuai satuan tertinggi yang ditetapkan pemerintah daerah,” kata I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan.Ada pun nilai satuan tertinggi (HET) LPG ukuran tiga kilogram di Bali adalah Rp18.000 per tabung sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 63 tahun 2022.

Politikus asal Pulau Dewata itu menilai upaya tersebut dapat menjadi salah satu solusi jangka menengah-panjang andaikan pengecer yang saat ini nomenklaturnya menjadi sub-pangkalan tetap belum mau naik kelas menjadi pangkalan resmi.

Ia menilai BUMDes dan badan upaya di desa budaya alias BUPDA berada dekat dengan masyarakat termasuk golongan yang selama ini menjadi bagian dari info pendukung untuk usulan pemerintah wilayah mengenai kuota elpiji subsidi.

Kelompok masyarakat itu ialah masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), nelayan sasaran, petani sasaran serta upaya mikro.

Sementara itu, usulan kuota elpiji subsidi di Bali pada 2025 mencapai 231.193 metrik ton, berasas info Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali.

Meski begitu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan dalam rapat koordinasi itu menambahkan pihaknya berencana bakal melakukan verifikasi ulang mengenai info dukung golongan masyarakat itu kepada pemerintah kabupaten/kota di Bali.

Pasalnya, realisasi kuota elpiji subsidi ukuran tiga kilogram pada 2024 mencapai 236.811 metrik ton alias lebih tinggi dibandingkan usulan kuota 2025 tersebut.

"Apakah yang diusulkan memang begitu alias ada yang tercecer," kata Ida Bagus Setiawan di Denpasar, Bali, Kamis (6/2).