Trending

Perpu mantapkan keberlangsungan tahapan Pemilu 2024 - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Semarang (BERITAJA.COM) - Rancangan Undang-Undang (RUU) Penetapan Perpu Pemilu menjadi undang-undang akhirnya disetujui DPR RI lewat Rapat Paripurna Ke-20 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/4).

Dengan persetujuan berbareng DPR dan Presiden RI memutuskan menetapkan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Perpu Pemilu).

Karena DPR hanya memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), norma-norma nang bertindak dalam UU Perpu Pemilu tidak mengalami perubahan, alias sama dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022.

Setelah menjadi undang-undang, norma kepemiluan nang termaktub dalam Perpu Pemilu bakal bertindak seterusnya, sepanjang pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR RI) tidak mengubahnya.

Namun, ada hal-hal nang patut mendapat perhatian pembentuk undang-undang mengenai dengan sejumlah pasal dalam Perpu Pemilu nang diundangkan pada tanggal 12 Desember 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224).

Angka 5 nang menyebut bahwa ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 179 diubah dan setelah ayat (4) ditambah satu ayat, ialah ayat (5), sehingga Pasal 179 bersuara sebagai berikut:

(1) Partai politik calon peserta pemilu nang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU.
(2) Penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
(3) Partai politik nang telah memenuhi ketentuan periode pemisah perolehan bunyi secara nasional untuk Pemilu Anggota DPR pada tahun 2019 dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nomor urut partai politik peserta pemilu nang sama pada pemilu tahun 2019 alias mengikuti penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu nang dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU nang terbuka dengan dihadiri wakil partai politik peserta pemilu.
(4) Ketentuan mengenai penetapan nomor urut partai politik lokal Aceh sebagai peserta pemilu nang dilakukan secara undi diatur dengan peraturan KPU.
(5) KPU menetapkan dan mengumumkan nomor urut partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Dalam Pasal 179, ada dua opsi bagi partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI 2019 mengenai dengan nomor urut peserta pemilu. Partai politik nang telah memenuhi ketentuan periode pemisah perolehan bunyi secara nasional bisa menggunakan nomor urut nang sama pada Pemilu 2019 alias mengikuti undian.

Hal ini bakal menimbulkan masalah di kemudian hari jika sampai penyelenggaraan Pemilu 2029 tidak ada perubahan mengenai ketentuan tersebut. Misalnya, bunyi parpol tersebut pada Pemilu Anggota DPR RI 2024 di bawah periode pemisah parlemen 4 persen, "tiket" tersebut tetap tetap bertindak pada penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain pasal tersebut, terdapat 12 ketentuan dalam Perpu Pemilu nang mengubah norma-norma kepemiluan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam nomor 1 disebutkan bahwa di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan satu pasal, ialah Pasal 10A. Penyisipan satu pasal ini merupakan implikasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan (pemekaran dari Provinsi Papua), serta pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (pemekaran dari Provinsi Papua Barat).

Agar Pemilu 2024 tetap terlaksana sesuai dengan jadwal, perlu landasan yuridis dalam pembentukan KPU di empat wilayah otonomi baru (DOB) di Papua.

Begitu pula pembentukan bawaslu di empat provinsi baru, dalam Perpu Pemilu terdapat satu pasal di antara Pasal 92 dan Pasal, ialah Pasal 92A.

Dalam Perpu Pemilu juga terdapat perubahan mengenai persyaratan calon personil panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan, calon personil panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas tempat pemungutan bunyi (TPS). Semula berumur minimal 25 tahun menjadi paling rendah 21 tahun.

Kendati demikian, Perpu Pemilu ini cukup elastis mengenai dengan ketentuan tersebut. Jika tidak terdapat calon personil panwaslu kelurahan/desa dan pengawas TPS nang memenuhi persyaratan usia minimal 21 tahun, dapat diisi oleh calon personil berumur paling rendah 17 tahun dengan persetujuan bawaslu kabupaten/kota.

Terkait dengan empat provinsi baru di Papua, ada penambahan jumlah bangku personil DPR nang semula 575 menjadi 580 (vide Pasal 186 Perpu Pemilu).

Begitu pula ketentuan mengenai masa kampanye pemilu. Semula kampanye pemilu dilaksanakan sejak 3 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap personil DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPD, dan pemilu personil DPRD serta pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) sampai dengan dimulainya masa tenang. (Vide UU Pemilu Pasal 276)

Perpu Pemilu mengubah penyelenggaraan kampanye sejak 25 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap personil DPR, personil DPD, personil DPRD provinsi, dan personil DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPD, dan pemilu personil DPRD.

Untuk kampanye pasangan calon presiden/wakil presiden, dimulai sejak 15 hari setelah ditetapkan pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang.

Durasi kampanye lebih pendek daripada patokan lama ini merupakan tantangan bagi calon personil legislatif maupun pasangan calon presiden/wakil presiden.

Mereka kudu menyiapkan sedini mungkin visi dan misi serta program kerja nang membumi dan menyentuh hati pemilih agar partai politik dan pasangan calon nang diusung parpol berkepentingan memenangi pemilu personil legislatif dan Pilpres 2024.

Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik alias campuran partai politik peserta pemilu nang memenuhi persyaratan perolehan bangku paling sedikit 20 persen dari jumlah bangku DPR alias memperoleh 25 persen dari bunyi sah secara nasional pada pemilu personil DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 bangku di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 kudu mempunyai support minimal 115 bangku di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol alias campuran parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan bunyi sah minimal 34.992.703 suara.

COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close