Trending

Perencanaan pangan kunci utama swasembada pangan - Beritaja

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Perencanaan pangan dalam beberapa waktu belakangan ini, muncul menjadi bahan perbincangan hangat.

Terjadinya "darurat pangan", tentu tidak semata-mata disebabkan oleh adanya El Nino ataupun akibat perubahan suasana lainnya, namun juga diakibatkan oleh lemahnya perencanaan pangan yang ada. Itu sebabnya, dibutuhkan perencanaan pangan yang berbobot sebagai mitigasi dan antisipasi jika darurat pangan terjadi.

Erat kaitan dengan perencanaan pangan ini, paling tidak, ada 5 pasal dalam Bab III Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur pentingnya perencanaan pangan.

Dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa perencanaan pangan dilakukan untuk merancang penyelenggaraan pangan ke petunjuk kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

Lalu di Pasal 7 dinyatakan perencanaan pangan mesti memperhatikan: pertumbuhan dan sebaran penduduk; kebutuhan konsumsi pangan dan gizi; daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan; pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan pangan; kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan; potensi pangan dan budaya lokal; rencana tata ruang wilayah; dan rencana pembangunan nasional dan daerah.

Di Pasal 8 disebutkan perencanaan pangan mesti terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Perencanaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Perencanaan pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 9 ditegaskan (1) Perencanaan pangan tingkat nasional dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi. (2) Perencanaan pangan tingkat provinsi dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi dan memperhatikan kebutuhan dan usulan kabupaten/kota serta dilakukan dengan berpatokan pada rencana pangan nasional.

(3) Perencanaan pangan tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan kabupaten/kota dan rencana pangan tingkat provinsi serta dilakukan dengan berpatokan pada rencana pangan nasional.

Sedangkan di Pasal 10 dijelaskan (1) Perencanaan pangan diwujudkan dalam corak rencana pangan.
(2) Rencana pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rencana pangan nasional;
b. rencana pangan provinsi; dan
c. rencana pangan kabupaten/kota.

(3) Rencana pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden, gubernur, alias bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Maka ke depan perencanaan pangan absolut dirancang dan dirumuskan agar pembangunan pangan yang dilakukan dapat meraih angan dan kemauan seperti yang diamanatkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Perencanaan pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan pangan menjadi sangat krusial untuk diatur, agar penyelenggaraan pangan dapat seirama dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, di samping juga untuk mengantisipasi pembangunan pangan ke depan.

Dalam upaya mewujudkan Indonesia jadi Lumbung Pangan Dunia tahun 2045, pengaturan perencanaan pangan absolut ditetapkan, agar Indonesia mempunyai petunjuk dan sasaran yang jelas untuk meraihnya.

Tindak lanjut meraih Lumbung Pangan Dunia, tentu mesti diawali dengan membikin rencana besar terlebih dahulu.

Dalam pola dan arsip perencanaan, perlu memperjelas ke dalam sebuah grand desain alias master plan, yang kemudian disiapkan dalam corak road map pencapaian.

Selain itu, seluruh komponen masyarakat juga mesti mempunyai keberanian bahwa apa yang mau kita raih, perlu menerapkan persamaan persepsi.

Setiap perencanaan pasti bakal memilih pendekatan alias model yang paling sesuai dengan kondisi objektif saat ini.

Selama ini ada pendekatan yang sifatnya politis. Lalu ada pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Ada juga pendekatan atas-bawah (top down-bottom up), dan yang terakhir adalah pendekatan teknokratik yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Memang sekalipun rumor swasembada pangan telah mengemuka sejak puluhan tahun lalu, namun hingga kini, Indonesia belum mempunyai kreasi perencanaan yang utuh, holistik dan komprehensif mengenai swasembada pangan.

Oleh lantaran itu, ke depan Indonesia perlu mempunyai izin tentang perencanaan pangan, baik tingkat nasional alias daerah.

Tidak hanya itu, beragam hambatan pencapaian swasembada pangan juga mesti segera dituntaskan. Kelembagaan pangan idealnya tidak diotak-atik seiring pergantian pemerintahan. Karena bangsa ini memerlukan lembaga yang mengatur urusan pangan yang stabil dengan perencanaan yang matang.

Apalagi kehendak politik untuk mewujudkan swasembada pangan, senantiasa muncul dari setiap Pemerintahan yang diberi amanah untuk mengelola bangsa dan negeri tercinta.

Sehingga, dalam tindakan politik konkretnya, Pemerintah mesti senantiasa menggarapnya secara optimal agar swasembada pangan betul-betul terwujud.

Swasembada Pangan

Pangan sendiri sebagaimana disuratkan dalam UU Nomor 18/2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan alias minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan alias minuman.

Sedangkan swasembada pangan alias kemandirian pangan merupakan kondisi dimana suatu daerahmampu memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam kawasannya sendiri, yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan budaya.

Cita-cita Pemerintah untuk meraih swasembada pangan, sah-sah saja untuk dikumandangkan. Terlebih bagi bangsa ini yang telah membuktikan dirimampu menggapai swasembada beras.

Namun mesti digarisbawahi bahwa pangan bukan semata beras. Artinya, bukan sebuah agunan jika bangsa ini telahmampu meraih dua kali swasembada beras, maka secara otomatis bakalmampu mewujudkan swasembada pangan. Ingat, pangan bukan semata beras.

Upaya menggapai swasembada pangan, jelas memerlukan proses yang cukup panjang dan menuntut banyak pengorbanan.

Kunci utama pencapaiannya, dibutuhkan adanya perencanaan pangan yang berbobot ditopang oleh info berkualitas.

Dengan adanya perencanaan pangan yang utuh, holistik dan komprehensif, maka mimpi dan angan swasembada pangan bakal terwujud di atas Tanah Merdeka ini.

*) Penulis adalah Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat.

Copyright © BERITAJA 2024







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close