Trending

Peneliti: Revisi UU MD3 perkuat fungsi DPR - Beritaja

Sedang Trending 4 hari yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Peneliti kebijakan publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro menilai revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) akan memperkuat kegunaan DPR.

"Undang-Undang MD3 ini memang sebaiknya dilakukan revisi, memandang dinamika politik ke depan yang berat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan Undang-Undang MD3 merupakan instrumen politik dan hukum, untuk menjaga pendulum kekuasaan secara lebih tepat, terutama pada kegunaan legislasi, kegunaan anggaran dan kegunaan pengawasan.

"Bagaimana menjadikan DPR RI dan MPR RI sebagai mitra yang konstruktif dan strategis bagi eksekutif. Untuk itu perlu sosok negarawan yang bakal memimpin kedua lembaga negara tersebut. Bukan sebatas simbol dan representasi partai politik mayoritas," katanya menegaskan.

Kata dia, dinamika politik ke depan bakal semakin berat. Tantangan itu bakal dihadapi secara langsung oleh pemerintahan baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dinamika politik itu terjadi bukan hanya di dalam negeri, melainkan juga di tingkat global. Dinamika tersebut itu juga berpotensi mengganggu penyelenggaraan program kerja yang menjadi rumor dalam kampanye Pemilihan Presiden Februari 2024 lalu.

Apalagi kata dia, nantinya legislatif dipegang PDI Perjuangan yang merupakan pemenang Pemilu 2024. Hal itu sebagaimana diatur dalam UU MD3.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid berambisi revisi Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD, dan DPRD (MD3) bakal membawa akibat positif, khususnya dalam memperkuat kegunaan DPR.

"Jelas PKB berambisi UU MD3 secara umum dapat memperkuat kegunaan dan peran DPR," kata Jazilul yang juga merupakan Wakil Ketua MPR itu.

Revisi UU MD3 sendiri diketahui sudah terdaftar di Prolegnas Prioritas. Namun, Jazilul mengaku tak mengetahui perincian soal perubahan tersebut, termasuk adanya perubahan patokan pemilihan Ketua DPR.

"Belum sampai ke sana kajiannya (terkait pemilihan ketua DPR), yang jelas mau kegunaan DPR lebih kuat ke depan," katanya.
 


Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2024







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close