Trending

Peneliti: Alokasi 20 GW gas di RUPTL berisiko tambah emisi 32 juta ton - Beritaja

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Jakarta (BERITAJA) -

Peneliti Yayasan Indonesia Cerah Sartika Nur Shalati mengatakan bahwa rencana pemerintah mengalokasikan 20 Gigawatt (GW) gas dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024 berisiko menambah emisi karbondioksida (CO2) mencapai 10,1 juta sampai 32,6 juta ton CO2 per tahun.

PT PLN berencana mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (PLTU) ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG/GU/MG) sebesar 880 Megawatt (MW) di sejumlah wilayah, diantaranya PLTGU Sulbagsel (450 MW), PLTGU Halmahera Timur (200 MW), PLTMG Sumbawa-2 (100 MW), PLTMG Lombok-2 (100 MW), serta PLTMG Bau-Bau(30 MW) (RUPTL 2021-2030).

Dalam risetnya di Jakarta, Sabtu, Sartika menjelaskan andaikan penambahan 20 GW pembangkit listrik gas dalam RUPTL baru tetap diteruskan, maka diperkirakan butuh bahan bakar gas sekitar 4.640 BBtud (4.640.000 MMBtud).

Sehingga, lanjutnya, pemerintah diproyeksikan perlu menanggung sekitar 4,64 juta dolar Amerika Serikat (AS) per hari (Rp74,24 miliar) alias Rp26,7 triliun per tahun pada setiap selisih nilai gas 1 dolar AS dari nilai aslinya, untuk menghidupkan penambahan kapabilitas tersebut.

"Semakin besar selisih nilai gas dengan HGBT, maka semakin besar pula potongan pendapatan negara yang diperoleh dari sektor migas," ujar Sartika.

Selain itu, Ia menyebut langkah tersebut juga bakal menambah beban subsidi maupun kompensasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana biaya operasi pembangkit gas lebih mahal dengan aspek kapabilitas lebih rendah, dibanding batu bara.

"Hal ini sekaligus mengonfirmasi, gas juga tidak lebih baik dari PLTU, baik dari segi

finansial, keandalan, dan juga pengurangan emisi. Tiga parameter utama ini semestinya menjadi objek penilaian ketika memilih sumber energi," ujar Sartika.

Sartika menyampaikan bahwa daripada memprioritaskan gas sebagai pengganti pengganti batu bara yang sama-sama daya fosil, mahal dan tinggi emisi, pemerintah sebaiknya lebih progresif ialah beranjak ke daya baru terbarukan (EBT) seperti surya dan angin yang terbukti lebih ekonomis, rendah emisi, dan andal.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah telah memberlakukan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2020.

HGBT merupakan sejenis insentif berupa pembatasan nilai gas paling tinggi 6 dolar AS per MMBtu (Metric Million British Thermal Unit) yang ditujukan kepada PT PLN (Persero) dan Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (BUPTL).

Baca juga: PLN ungkap 4 proyek daya hijau bakal beraksi pada 2025

Dampaknya, pemerintah bakal menanggung selisih beban nilai dari perusahaan produsen gas sekitar 2- 4 dolar AS per MMBtu, andaikan merujuk rata-rata nilai gas domestik di Indonesia berkisar 8- 10 dolar AS per MMBtu.


Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2024







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close