Pemprov Sumsel diminta maksimalkan penyaluran Kartu Tani - BeritAja

Palembang, Sumatera Selatan (BERITAJA.COM) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diminta untuk memaksimalkan proses penyaluran Kartu Tani kepada para petani di wilayah ini lantaran selama tiga tahun terakhir tetap belum mencapai sasaran kuota nan ditetapkan.

Asisten Utama III Bidang Pertanian dan Pangan Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, di Palembang, Jumat, mengatakan Kartu Tani merupakan salah satu syarat nan kudu dimiliki petani untuk menebus alias mendapatkan pupuk bersubsidi pemerintah, maka perlu dipastikan dimiliki oleh petani.

Dalam sistem info tata kelola pupuk subsidi e-Alokasi tahun 2023 sasaran kuota nan kudu didistribusikan kepada petani Sumsel berjumlah sebanyak 310.231 Kartu Tani.

Proses publikasi dan pendistribusian Kartu Tani tersebut dilakukan oleh pihak perbankan dalam perihal ini Bank BRI berbareng tim pemerintah daerah.

Namun masalahnya, dia menyebutkan, sampai saat ini baru sebanyak 184.203 unit Kartu Tani alias 59 persen dari kuota itu nan telah didistribusikan kepada petani.

“Bahkan info terakhir per November 2022 belum ada pelunasan pupuk bersubsidi nan dilakukan menggunakan Kartu Tani di sini,” kata dia.

Karena belum seluruhnya mempunyai Kartu Tani, berasas hasil peninjauan tim Ombudsman di beberapa wilayah sentra produksi pertanian di Sumsel, petani terpaksa melakukan pelunasan pupuk secara manual menggunakan KTP melalui T-Pubers.

Untuk itu, dia menjelaskan, pemerintah provinsi mesti mengidentifikasi dan menyelesaikan apa aspek nan menyebabkan proses pendistribusian itu sejak tiga tahun lampau sampai saat ini tetap terhambat.

Adapun misalnya seperti nan banyak terjadi di wilayah lain, aspek penghambat itu antara lain keterbatasan kecakapan petani terhadap teknologi alias kekurangan jumlah mesin EDC di gerai pengecer.

“Harus ada opsi penyelesaiannya jangan sampai menghalang petani mendapatkan pupuk subsidi dan mempengaruhi produktifitas pertanian kita. Padahal kuota pupuk subsidinya tercukupi,” kata dia.

Untuk diketahui, sebagai produsen pupuk milik pemerintah PT Pupuk Sriwijaya memastikan saat ini per Februari 2023 stok pupuk urea bersubsidi sebaran Sumsel ada sebanyak 7.637 ton alias lebih 116 persen dari ketentuan minimum nan ditetapkan pemerintah dan pupuk NPK sebanyak 7.270 ton alias 216 persen di atas ketentuan pemerintah.

Kemudian, untuk pupuk urea sebaran nasional nan jadi tanggung jawab Pusri tersedia 121.922 ton alias 155 persen di atas ketentuan pemerintah dan pupuk NPK sebanyak 31.328 ton alias 295 persen di atas ketentuan.

Berita lain dengan Judul: Sebanyak 60 ribu petani di Bengkulu terima kartu tani
Berita lain dengan Judul: Ombudsman RI nilai penggunaan Kartu Tani pupuk subsidi dipaksakan
Berita lain dengan Judul: Pupuk Indonesia tindaklanjuti pengpetunjukan Ombudsman mengenai integrasi data
 

COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023