Trending

Pemkot Mojokerto fasilitasi pra koperasi miliki badan hukum - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Kota Mojokerto (BERITAJA.COM) -

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur memfasilitasi 10 pra koperasi untuk mempunyai badan norma alias legalitas ke notaris.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Mojokerto, Selasa mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemetaan terhadap 225 pra koperasi se-Kota Mojokerto.

"Keuntungan jika sudah berbadan norma pasti tidak bakal rugi, pasti bakal lebih baik lantaran legalitasnya diakui oleh negara," kata Wali Kota nang berkawan disapa Ning Ita saat pemetaan pra koperasi untuk wilayah Kecamatan Magersari di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat.

Ia mengatakan, dengan legalitas nang pasti, koperasi nang memerlukan tambahan permodalan bisa mengakses tambahan permodalan nang bakal difasilitasi oleh Diskopukmperindag Kota Mojokerto.

Dalam forum tersebut, Ning Ita mengimbau agar koperasi dan lembaga pra koperasi juga melakukan diversifikasi upaya seperti nang semula hanya menjalankan simpan pinjam mengembangkan diri untuk penjualan.

"Niatnya membentuk koperasi adalah untuk membantu personil agar tidak terjerat rentenir, jika ada personil koperasi nang merupakan pelaku upaya alias UMKM punya produk jualan, koperasi berkedudukan menjualkan produk personil koperasi tadi, bukan memberikan utang peralatan kepada personil koperasi," ujarnya.

Kepala Diskopukmperindag Kota Mojokerto Ani Wijaya menyampaikan saat ini di Kota Mojokerto sudah ada 225 pra koperasi dalam corak arisan dasa wisma, golongan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) alias koperasi tapi belum berbadan hukum.

"Terhadap kelompok-kelompok ini bakal dilakukan pembinaan agar segera berbadan hukum," ucapnya.

Ia mengatakan, dari pra koperasi dengan volume angsuran nang sudah tinggi serta perputaran sudah besar perlu dilakukan pembinaan agar legalitasnya ditingkatkan agar berbadan hukum.

"Jika memang pra koperasi sudah semestinya ditingkatkan legalitasnya menjadi koperasi maka kami siap memfasilitasi. Nantinya bakal dibuat skala prioritas mana nang kudu diprioritaskan untuk fasilitasi tahun ini,” terang Ani

Ia mengatakan bahwa selama kepemimpinan Wali Kota Ning Ita setiap tahun Diskopukmperindag memberikan fasilitasi bagi 10 koperasi untuk legalitas ke notaris senilai Rp3,5 juta per koperasi.

Pemetaan pra koperasi nang dilakukan oleh Bidang Bina Koperasi Diskopukmperindag terbagi menjadi tiga gelombang ialah gelombang pertama hari ini unik bagi koperasi nang ada di wilayah Kecamatan Magersari, dilanjutkan tanggal 6 April 2023 bagi pra koperasi di wilayah Kecamatan Kranggan dan tanggal 11 April 2023 bagi pra koperasi di wilayah Kecamatan Prajuritkulon.
 

Indra Setiawan

COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close