Trending

Pemkab Kotim-GPPI sepakat wujudkan pengelolaan sawit berkelanjutan - Beritaja

Sedang Trending 4 hari yang lalu
Ini upaya berbareng agar investasi di sektor perkebunan kelapa sawit melangkah dengan baik dan membawa akibat besar bagi perekonomian masyarakat ....

Sampit (BERITAJA) -

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, berbareng Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) setempat menyepakati upaya berbareng mewujudkan suasana investasi yang baik dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

"Ini upaya berbareng agar investasi di sektor perkebunan kelapa sawit melangkah dengan baik dan membawa akibat besar bagi perekonomian masyarakat dan pembangunan di wilayah kita," kata Bupati Kotim Halikinnor dalam keterangan yang diterima di Sampit, Rabu.

Komitmen berbareng ini dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Bupati Halikinnor dengan Ketua GPPI Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan, dan Seruyan, Siswanto dalam pertemuan yang digelar di Jakarta.


Baca juga: GPPI: CPO Indonesia terbanyak kantongi sertifikat RSPO
 

Dijelaskannya, Kotawaringin Timur sedang menyempurnakan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB). Penerapan prinsip KSB, terutamanya menyangkut aspek legalitas, ketelusuran, dan produksi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan yang menjadi salah satu rumor krusial dan mendapat banyak sorotan dari pasar global.

Pemerintah kabupaten dinilai  berperan krusial dalam mendorong terapan KSB melalui arsitektur berbasis yurisdiksi yang dipercepat oleh kebijakan Bupati Kotawaringin Timur.

"Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkepanjangan di Kabupaten Kotawaringin Timur semakin krusial untuk dibangun melalui skema penjaminan yurisdiksi, terutama dalam mendukung dan memajukan keberlangsungan upaya pekebun besar dan sawit swadaya," jelasnya.

Kelapa sawit sebagai salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Kotawaringin Timur perlu diperkuat melalui pengembangan nilai ekonomi karbon sesuai perkembangan kebijakan terkini dalam rangka pencapaian sasaran pengurangan emisi karbon nasional alias National Determination Contribution (NDC).

Tercatat saat ini kebun kelapa sawit di Kotawaringin Timur seluas 566 ribu hektare dan 23 persen di antaranya alias seluas 130,7 ribu hektare merupakan kebun sawit yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat.

Pengembangan NEK (melalui beberapa sektor kunci NDC, seperti FOLU, limbah, dan pertanian) bakal menjadi strategi inovatif dalam mempercepat terapan tata kelola sawit berkepanjangan dan pencapaian sasaran penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Baca juga: Kotim tindaklanjuti usulan masyarakat mengenai PBS langgar aturan

Melalui pertemuan hari ini, kerjasama para pihak diperlukan dalam mempercepat terapan RAD-KSB, pengembangan NEK, serta penguatan tata keloia sertifikasi berbasis yurisdiksi agar menjadikan Kotawaringin Timur, semakin kuat sebagai salah satu kabupaten penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia.

Selain itu, ini menambah potensi pendapatan original wilayah (PAD) dari pendapatan NEK lingkup industri kelapa sawit, yang ditindaklanjuti dengan penandatangan MoU antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan GPPI.

Pengembangan NEK bakal ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama melalui Badan Usaha Milik Daerah dan anak perusahaannya dalam rangka meletakkan kerangka fiskal wilayah kabupaten rendah emisi, sekaligus berkontribusi bagi PAD.

"MoU antara bupati mewakili pemerintah wilayah hari ini ditandatangani dengan Ketua GPPI, selanjutnya kelak pihak BUMD bakal ke masing-masing PBS untuk menindaklanjuti kerja samanya," demikian Halikinnor.

Sementara itu, Ketua GPPI Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan, Siswanto menyambut positif komitmen berbareng dengan Pemkab Kotim untuk kebaikan dan kemajuan bersama.

"Kami siap menjalankan kerja sama ini demi terwujudnya pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan," katanya.

Seusai penandatanganan kesepakatan itu, aktivitas dilanjutkan dengan pertemuan membahas beragam perihal masalah yang muncul seputar sektor perkebunan kelapa sawit di Kotawaringin Timur. Kedua belah pihak sepakat untuk mencari solusi berbareng terhadap persoalan yang ada.

Siswanto menyatakan, GPPI mengpenghargaan langkah Pemkab Kotawaringin Timur dalam mendukung terwujudnya pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.

GPPI selaku representasi pengusaha tentu berambisi suasana investasi selalu kondusif sehinggamampu turut berkontribusi optimal dalam membantu meningkatkan pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita berbincang gimana agar sektor perkebunan kelapa sawit ini berkepanjangan untuk jangka panjang, serta membawa akibat positif bagi wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Jika ada kendala, mari kita duduk berbareng lantaran semua persoalan pasti ada solusinya," demikian Siswanto.

/Norjani
Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2024







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close