Pemkab Gorontalo Utara Tetapkan Status Darurat Bencana - Beritaja

1 bulan yang lalu

Kita memerlukan support anggaran pascabencana, seperti di Kecamatan Tomilito dan Gentuma

Gorontalo (BERITAJA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara telah menetapkan status darurat musibah setelah musibah banjir dan tanah longsor melanda beberapa wilayah kecamatan.

"Ibu Penjabat Bupati telah menetapkan status darurat musibah pascabanjir yang menerjang beberapa kecamatan seperti Tomilito, Gentuma, Kwandang dan Monano," kata Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gorontalo Utara Suleman Lakoro di Gorontalo, Sabtu.

Ia mengatakan penetapan status darurat musibah selama satu bulan pascabanjir Tomilito tersebut, mengingat wilayah ini kebanyakan rawan musibah banjir dan tanah longsor.

Sejak awal tahun 2025, beberapa desa di Kecamatan Tomilito terakibat banjir sebanyak lima kali akibat tanggul jebol dan curah hujan tinggi mengakibatkan air sungai meluap ke permukiman dengan ketinggian banjir berarus deras mencapai dua meter seperti di Desa Milango, Leyao dan Bubode.

"Kita memerlukan support anggaran pascabencana, seperti di Kecamatan Tomilito dan Gentuma untuk perbaikan tanggul jebol wilayah aliran sungai," katanya.

Penetapan status darurat musibah oleh Penjabat Bupati kata Sekda, diharapkan dapat mudahkan kabupaten di wilayah pesisir tersebut mendapatkan support kucuran anggaran peningkatan prasarana pascabencana.

"Kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, agar kondisi ini mendapat atensi langsung dari pemerintah pusat baik dengan Balai Sungai untuk penanganan tanggul jebol di wilayah aliran sungai dan Balai Jalan untuk penanganan longsor khususnya di wilayah barat alias titik rawan longsor di Kecamatan Monano, Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula," katanya.

Sekda mengatakan pemerintah wilayah tidak mempunyai anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana pascabencana.

Anggaran yang tersedia hanya Rp2 miliar untuk tanggap darurat, namun hanya tersisa Rp1 miliar untuk keperluan penyediaan makanan siap saji, sementara Rp1 miliar lainnya, disiapkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Uluran support anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah aliran sungai (DAS) di wilayah ini sangat kami perlukan. Pemerintah wilayah berambisi koordinasi dengan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dapat mengabulkan permohonan ini," kata Sekda.