Pemerintah Perkuat Integrasi Data Pertanahan Lewat Ilasp - Beritaja

2 bulan yang lalu

Semua bakal terpetakan, mana yang hutan, mana yang non-hutan, mana yang transmigrasi, mana yang punya pemerintah, mana yang desa, ini bakal ketahuan semua. Termasuk mana yang laut,

Jakarta (BERITAJA) - Pemerintah melakukan penguatan integrasi info pertanahan dengan program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP), yang bermaksud agar tidak ada lagi manajemen mengenai pertanahan yang tumpang tindih.

Program tersebut merupakan kerjasama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Informasi Geospasial.

"Supaya pengalaman yang sudah-sudah seperti ada 3,7 juta hektare tumpang tindih antara rimba dengan kelapa sawit tidak terulang lagi," kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid usai rapat koordinasi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dengan program tersebut manajemen tanah di Indonesia secara menyeluruh bakal terpetakan, dengan pembedaan masing-masing segmentasi pertanahan.

"Semua bakal terpetakan, mana yang hutan, mana yang non-hutan, mana yang transmigrasi, mana yang punya pemerintah, mana yang desa, ini bakal ketahuan semua. Termasuk mana yang laut," kata dia.

Adapun untuk pendanaan dari program tersebut, dikatakan Nusron berasal dari hibah bank bumi (World Bank) sebesar 653 juta dolar AS alias Rp10,64 triliun (kurs Rp16.300).

"Hibah dari World Bank yang 653 juta (dolar AS)," ujar dia.

Sebelumnya, Program ILASP bakal meliputi Kebijakan Satu Peta alias One Map Policy, pembuatan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), survei dan pemetaan tanah, support IT dan lainnya.

Dengan biaya dari Bank Dunia, kata Nusron, Badan Informasi Geospasial (BIG) telah berkomitmen untuk menyelesaikan RDTR di Pulau Jawa dan Bali pada 2025.

Nusron mengatakan, One Map Policy dan Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang (One Spatial Planning Policy) untuk investasi dan pembangunan berkelanjutan.

Menurut dia, Kebijakan Satu Peta dan Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang mesti segera diselesaikan untuk mengatasi persoalan di bagian tata ruang lantaran menyangkut pertumbuhan investasi di Indonesia dan pembangunan nasional berkelanjutan.

anda berada diakhir artikel berita dengan judul: