Pemerintah Pastikan Revitalisasi Tak Hanya Sasar Sekolah Negeri - Beritaja

2 bulan yang lalu

Pemerintah mempunyai prioritas untuk memastikan setiap wilayah mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setara

Jakarta (BERITAJA) - Pemerintah memastikan revitalisasi sekolah tidak hanya menyentuh sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta yang memerlukan support demi mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan yang merata.

"Oleh lantaran itu, ada alokasi anggaran yang disiapkan untuk membantu sekolah swasta dalam program ini," ujar Asisten Deputi Riset Teknologi dan Kemitraan Industri Kemenko PMK Katiman dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Katiman mengatakan pemerintah mempunyai prioritas untuk memastikan setiap wilayah mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setara.

Langkah ini sejalan dengan petunjuk Presiden yang menegaskan program prioritas pada revitalisasi sekolah, membangun sekolah unggul, dan mempercepat digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

"Fokus utama dalam program ini adalah pemerataan sarana dan prasarana (sarpras), digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kualitas pendidikan di sekolah unggulan," kata dia.

Selain revitalisasi fisik, Katimanmengutarakan pemerintah juga meletakkan perhatian pada masalah kekurangan pembimbing di wilayah terpencil, terutama di wilayah Indonesia Timur.

Banyak kasus di mana sekolah sudah berdiri, tetapi tidak mempunyai tenaga pendidik yang cukup. Bahkan, di beberapa wilayah konflik, pembimbing memilih meninggalkan tempat tugas lantaran argumen keamanan.

"Kami mendapat laporan bahwa di beberapa daerah, tentara ikut mengajar anak-anak lantaran tidak ada pembimbing yang memperkuat lama di sana. Ini menjadi tantangan yang mesti kami hadapi dengan solusi yang tepat," kata Katiman.

Kemudian, Pemerintah juga tengah membangun Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggulan, baik yang berkarakter baru maupun transformatif.

Sekolah unggulan baru bakal dibangun dari nol di empat letak awal, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan beberapa wilayah lain di Indonesia.

Sementara itu, sekolah unggulan transformatif bakal ditingkatkan dari sekolah-sekolah yang sudah berbobot tinggi agar sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan pemerintah.

"Program ini diharapkan mampumenghasilkan lulusan yang siap bersaing di tingkat global, apalagi mampumasuk ke 100 universitas terbaik dunia," kata dia.

Asdep Katiman juga menyatakan selain pembangunan fisik, digitalisasi pendidikan juga menjadi bagian dari agenda pemerintah.

Dalam perihal ini, pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan yang lebih bijak mengenai penggunaan media sosial oleh anak-anak dalam proses pembelajaran.

Mengacu pada kebijakan di beberapa negara seperti Australia, yang melarang dan membatasi anak-anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial tertentu, Indonesia juga tengah mempertimbangkan pendekatan serupa untuk melindungi peserta didik dari akibat negatif teknologi.

Kemudian, program pembangunan SMA Unggul Garuda diharapkan mampumelangkah mulai tahun ini agar hasilnya mampudiukur sebagai capaian dari Pemerintahan Kabinet Merah Putih.

"Dengan demikian, program ini dapat diukur efektivitasnya dan memberikan akibat nyata bagi bumi pendidikan Indonesia," kata dia.