Pemerintah Kaji Tarif Ekspor Kelapa Untuk Danai Peremajaan - Beritaja

5 hari yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Pemerintah sedang mengkaji skema tarif ekspor kelapa sebagai sumber pembiayaan untuk mendukung program peremajaan pohon kelapa milik petani di beragam daerah.

Menurut Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, kebijakan tersebut meniru skema pungutan sawit sehingga sebagian pendapatan dari ekspor dapat dialokasikan untuk membantu petani mengganti tanaman kelapa yang sudah tua dan tidak produktif.

"Sekarang lagi kita kaji agar ada semacam tarif ekspor seperti sawit sehingga itu yang mampu kita pakai untuk bantu rakyat, untuk peremajaan kelapa-kelapa kita," kata Wamentan ditemui di sela kunjungan kerja di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (9/5).

Menurut dia, penerapan tarif ekspor menjadi corak keberpihakan pemerintah kepada petani kelapa yang selama ini terbebani biaya tinggi dalam proses peremajaan dan terbatasnya akses terhadap pembiayaan murah.

"Sekarang kan kelapa lagi diminati, kelapa kita apalagi untuk kebutuhan domestik kita juga," katanya.

Wamentan menyebut kelapa mempunyai nilai strategis lantaran menyuplai kebutuhan domestik dan ekspor sehingga negara perlu menjamin keberlanjutan produksi dengan izin yang berpihak kepada petani komoditas tersebut.

Dengan tarif ekspor tersebut, dia berambisi ada kesinambungan pembiayaan peremajaan pohon kelapa milik rakyat.

Ia menambahkan, pemerintah tengah mendorong peremajaan kebun kelapa milik rakyat dengan support biaya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang sekarang tak hanya konsentrasi pada sawit.

BPDP telah memperluas cakupan pemanfaatan biaya perkebunan untuk mendukung komoditas selain sawit, termasuk kelapa, mengingat banyaknya tanaman tua yang perlu diremajakan terutama di wilayah pesisir.

"Karena kelapa-kelapa kita ini yang di pesisir-pesisir itu banyak kan sudah tua-tua, sudah tinggi-tinggi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag), Budi menyebutkan, pengusaha lebih tertarik melakukan ekspor kelapa bulat lantaran harganya lebih tinggi yang menyebabkan stok kelapa di dalam negeri berkurang.

Budi mengutarakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah melakukan pertemuan dengan pelaku industri kelapa dan para eksportir untuk membahas nilai kelapa yang mahal.

Berdasarkan pertemuan tersebut, didapatkan bahwa nilai kelapa yang diekspor lebih mahal sehingga lebih banyak pengusaha yang mengalihkan stoknya untuk dijual keluar negeri.

"Kan ini mahal, lantaran di ekspor ya. Harga ekspor memang lebih tinggi daripada nilai dalam negeri. Karena semua ekspor, akhirnya jadi langka dalam negeri," kata Budi di Jakarta, Kamis (17/4).

anda berada diakhir artikel berita dengan judul: