Trending

Pemerintah Diminta Tegakkan Hukum Atasi Masalah Polusi Udara - Beritaja

Sedang Trending 2 minggu yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Bicara Udara, organisasi nirlaba yang mengadvokasi peningkatan kualitas udara mengharapkan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk proaktif mengimplementasikan penegakan norma dalam penanggulangan polusi udara di Jabodetabek.

"Langkah ini diharapkan menjadi perangkat penegakan norma terhadap pihak-pihak yang lalai hingga menyebabkan pencemaran lingkungan seperti melampaui baku mutu udara ambien," kata Co-founder Bicara Udara Novita Natalia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: Bicara Udara sampaikan 9 kebijakan penanganan polusi udara di Jakarta

Novita mengatakan Bicara Udara selalu proaktif dalam pembelaan kebijakan mengenai penanganan polusi udara.

Sebelumnya, pada saat audiensi dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono pada akhir 2024, Bicara Udara telah memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah sebagai upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara.

"Hal-hal yang didorong Bicara Udara kepada pemerintah adalah transparansi data, integrasi data, inventarisasi polusi dengan metode source apportionment, peringatan awal kepada masyarakat serta penegakan hukum," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH Edward Nixon Pakpahan menegaskan bahwa KLH berkomitmen untuk bekerja proaktif dalam menangani masalah polusi udara.

"Kerja kita pengpetunjukan pak menteri itu jelas, kerja kencang. Kita mesti konsentrasi memastikan tidak ada lagi pencemaran udara yang berakibat besar, baik secara ekonomi maupun sosial seperti yang terjadi di Jabodetabek tahun lalu," katanya.

Nixon menjelaskan langkah strategis yang dilakukan KLH berupa kunjungan langsung dan pendampingan ke pemerintah wilayah (pemda) untuk mendorong penerapan peraturan wilayah (perda) mengenai pengendalian pencemaran udara, termasuk pengawasan dan hukuman industri yang melanggar pemisah emisi.

Baca juga: Bicara Udara dan BRIN kerja sama atasi polusi udara

Saat ini, kata dia, KLH memprioritaskan kerja intensif di wilayah Jabodetabek dan penyangga seperti Kabupaten Bogor, Karawang, hingga Serang.

"Kami sudah mengunjungi beberapa wilayah dan ke depan bakal menyelesaikan kunjungan ke 14 kabupaten/kota hingga pertengahan Februari ini. Harapannya, pemda dapat melaporkan tindakan pencegahan dan penegakan patokan secara berkala kepada KLH," kata dia.

Untuk diketahui, polusi udara di area perkotaan, khususnya di wilayah Jabodetabek telah menjadi ancaman serius yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan urgensi tersebut, Pemerintah telah merilis Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.

Aturan itu menjadi dasar penyelenggaraan pengawasan dan pemberian hukuman administratif di bagian lingkungan hidup, termasuk denda administratif yang diatur dalam Pasal 82C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi administratif Bidang Lingkungan Hidup.

Baca juga: Pemerintahan Prabowo diharapkan atasi polusi udara jadi prioritas

Baca juga: Isu kualitas udara diharapkan jadi prioritas para calon kepala daerah


Editor: Deborah
Copyright © BERITAJA 2025



Atribusi: AntaraNews.com




Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di Google News dan Whatsapp Channel!