Pemerintah Diminta Lindungi Industri Kretek Nasioal - Beritaja

2 minggu yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Pemerintah diminta melindungi industri kretek nasional yang selama ini telah menunjukkan peran krusial terhadap perekonomian Indonesia.

Sekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), M. Jusrianto mengatakan industri kretek mempunyai andil besar dalam menggerakkan roda ekonomi wilayah yang menjadi sentra di level hilir maupun di tingkatan pertanian tembakau.

Industri kretek nasional, lanjut dia di Jakarta, Jumat dapat menciptakan pengaruh pengganda lantaran kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja (padat karya) yang besar, mulai dari sektor hulu hingga hilir, hingga dapat menggerakkan perekonomian daerah.

"Kami minta Presiden Prabowo Subianto agar memberikan pengpetunjukan Kementerian/Lembaga mengenai untuk merumuskan kebijakan yang melindungi industri kretek nasional sebagai soko pembimbing perekonomian Pancasila," katanya dalam melalui keterangannya.

Menurut dia, kretek sebagai produk unik industri hasil tembakau (IHT) juga mempunyai daya tawar yang tinggi di pasar lokal dan internasional (ekspor), apalagi kebanyakan kretek menggunakan bahan baku di dalam negeri (cengkeh dan tembakau).

Ia menambahkan, IHT menjadi industri yangmampu memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), selain itu terbuktimampu menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara, dimana penerimaan cukai lebih dari 95 persen berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Namun demikian, menurut Jusrianto, IHT di Indonesia menghadapi beragam persoalan yang kompleks di antaranya persoalan kebijakan cukai yang dinamis.

Secara tahunan, tarif CHT terus mengalami kenaikan, lanjutnya, namun demikian, kenaikan tersebut terbilang eksesif terlebih dibandingkan dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dikatakannya, kenaikan cukai yang eksesif tersebut tentu saja mempunyai pengaruh terhadap keberlangsungan industri, terlebih pabrik rokok mini yang tidak dapat bersaing menghadapi beban pita cukai yang semakin berat. Pasalnya, produk industri kretek nasional sendiri mempunyai beban fiskal yang paling besar dibandingkan industri lain.

Kedua, menjamurnya rokok illegal. Industri kretek nasional merupakan tipikal industri yang high regulated. Intervesi yang besar oleh pemerintah telah menyebabkan para pelaku industri “nakal” untuk mengakali beragam beban yang timbul akibat izin yang semakin memberatkan.

Sebab, preferensi masyarakat dalam mengkonsumsi rokok tidak hanya berasas rasa dan aroma, melainkan juga harga.

"Masifnya peredaran rokok polos dipastikan mengganggu suasana upaya yang tidak sehat. Selain juga bakal berakibat merosotnya penerimaan negara. Karena itu, pemerintah berbareng pihak-pihak mengenai mesti kerja ekstra berantas rokok polos," terangnya.

Ketiga, munculnya rokok elektrik/vape juga menjadi ancaman industri kretek nasional, terlebih rokok elektrik 100 persen berjuntai pada bahan baku impor.

Rokok elektrik berkarakter padat teknologi, tambahnya, proses produksinya mengandalkan mesin dan perangkat elektronik, sehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja manusia.

Keempat, padatnya izin yang dibebankan industri kretek nasional, mulai tingkat Undang Undang sampai Peraturan Daerah yang mana terdapat 480 izin yang mengatur apalagi mengendalikan ruang mobilitas industri kretek nasional.

"Diperlukan kepastian norma dan petunjuk kebijakan yang jelas bagi industri kretek nasional ke depan. Utamanya agar terdapat kepastian upaya bagi para pelaku industri kretek nasional dari hulu sampai hilir," ujarnya.

Oleh lantaran itu, pihaknya meminta pemerintah segera menyusun suatu peta jalan (roadmap) industri kretek nasional yang komprehensif, yang mengakomodasi dan jalan kompromi seluruh pemangku kepentingan yang mengenai industri kretek nasional.

"Penyusunan roadmap mesti melibatkan lintas sektoral dan memperhatikan seluruh aspek yang mengenai dengan IHT. Dengan demikian, roadmap tersebut dapat diterima dan dipatuhi oleh semua pihak sebagai pedoman peta jalan kebijakan industri kretek nasional dalam jangka pendek, menengah dan panjang," katanya.

Atribusi: AntaraNews.com