Batam (BERITAJA) - Pemerhati Kepolisian Poengky Indarti mendukung rencana Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengembangkan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) hingga tingkat Polda dan Polres jejeran dalam rangka memberikan perlindungan kepada wanita dan anak di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau.
“Sebetulnya masyarakat mengharapkan polisi dapat melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan norma mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap wanita dan anak di level kepolisian terdekat dengan masyarakat,” kata Poengky kepada BERITAJA, Senin.
Mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini menyebut level terdekat yang dimaksud adalah Polsek.
Menurut dia, keberadaan kepolisian dalam melindungi wanita dan anak tidak cukup hanya di level Polda dan Polres saja, mengingat kasus kekerasan terhadap wanita dan anak sebagai golongan rentan sudah meningkat pesat.
“Pelaku kejahatan juga beragam, mulai dari orang terdekat, kawan sendiri hingga orang tak dikenal,” ujarnya.
Melihat kondisi itu, kata Poengky, dibutuhkan respons yang sangat sigap oleh polisi dalam menangani kasus-kasus kekerasan tersebut.
Menurut dia, PPA/PPO berada di level Polsek lebih sigap dapat menangani kasus yang dilaporkan.
Poengky menyebut untuk mengembangkan Direktorat PPA-PPO hingga level Polsek itu memerlukan pendidikan dan latihan keahlian bagi personil untuk sensitif terhadap kelamin dan sensitif terhadap korban, sehingga korban dapat sigap mendapat perlindungan.
“Polsek adalah wajah polisi yang terdekat dengan masyarakat dan semestinya menjadi etalase agar masyarakat dapat menilai baik buruknya Polri,” katanya.
Menurut aktivitas HAM dan wanita ini, masyarakat terkadang awam memandang siapa yang berkuasa menangani kasus PPA.
“Oleh lantaran itu masyarakat langsung beriktikad melapor ke Polsek, lantaran polseklah yang paling dekat dengan mereka,” katanya.
Dia mengatakan prioritas wilayah yang layak dikembangkan Direktorat PPA-PPO ialah wilayah dengan tingkat kekerasan terhadap wanita dan anak yang paling tinggi, seperti Jakarta, Jawa Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua.
Sedangkan Kepri juga butuh kehadiran Direktorat PPA-PPO dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang marak terjadi.
Sebelumnya, Rabu (15/1), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam aktivitas Tanwir I Aisyiyah menyampaikan perjalanannya mendorong kesetaraan kelamin di lembaga Polri, termasuk membentuk Direktorat PPA-PPO.
Dulunya, Direktorat PPA dan PPO hanya berada di tingkat subdirektorat. Dengan adanya direktorat baru tersebut, diharapkan penanganan kasus-kasus mengenai wanita dapat lebih optimal.
Saat ini Direktorat PPA-PPO baru berada di tingkat Bareskrim Polri, sejak diresmikan pada 17 Desember 2024.
Diberitakan sebelumnya, Kapolda Kepri Irjen Pol. Yan Fitri Halimansyah menyebut pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat polda menjadi kebijakan Mabes Polri.
“Pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat polda itu yang mengkaji Mabes Polri, memang ada beberapa polda prioritas. Untuk wilayah Kepri kategorinya tetap mini nomor kasus wanita dan anak, masihmampu ditangani oleh Unit PPA yang dimiliki,” kata Yan Fitri, Selasa (29/10).
Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2025
Most Views:
- 100 Bahasa banjar Serta Artinya yang Sering digunakan Dalam Percakapan Sehari-hari - Beritaja
- Lengkap, 20 Pantun Bahasa Banjar dan Artinya Serta Makna Yang Terkandung
- Lengkap 10 Resep Soto Banjar Terlezat – Asli, Kuah Santan, Hingga Kuah Susu Khas Kalimantan Selatan
- Keunikan Budaya Adat Banjar dan Tradisi Turun Temurun yang Khas
- Asal Usul Suku Banjar dan Bahasa Yang Digunakan
- Amalan Cepat Kaya, Rejeki tak di Sangka -sangka dari Abah Guru Sekumpul dibaca tiap Hari Jumat
- 10 Tanda Baca dalam Alquran
- Lengkap A-Z, Rekomendasi Nama Nama Bayi Laki Laki Islami dan Artinya
- Lengkap! A-Z, Nama Nama Bayi Perempuan Islami dan Artinya
- Rekomendasi Tempat Wisata Terbaik di Kalimantan Selatan
- Prakiraan Cuaca Besok Pagi di Kalimantan Selatan,Banjarmasin,Banjarbaru dan Kabupaten Lainnya