PDI Perjuangan kukuh dukung sistem pemilihan proporsional tertutup - BeritAja

Sedang Trending 8 bulan yang lalu
beritaja.com

Bagaimana (kualitas) personil majelis jika basisnya hanya popularitas? Kalau kemana-mana modalnya hanya membawa kamera

Jakarta (BERITAJA.COM) - Sekretaris Jeneral PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya tetap konsisten dengan sikap mendukung sistem pemilihan proporsional tertutup demi menjaga muruah partai politik dalam proses pemilu di Indonesia.

"Dengan sistem proporsional tertutup, maka ada tanggung jawab partai politik untuk wajib mendidik dan menyiapkan kader sebagai calon pemimpin bangsa," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan nan diterima di Jakarta, Senin.

Polemik soal sistem pemilu personil legislatif antara proporsional terbuka dan proporsional tertutup tetap menjadi materi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hasto memastikan bahwa PDI Perjuangan mendorong sistem pemilihan proporsional tertutup lantaran perihal itu mengenai dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dia mengatakan setiap partai politik kudu mempersiapkan dengan betul para calon personil legislatif nan mempunyai tugas besar dalam perihal kegunaan legislasi, kegunaan anggaran, dan kegunaan representasi.

"Proses kaderisasi di internal partai adalah tugas partai nan sangat krusial bagi masa depan," tambahnya.

Berita lain dengan Judul: Analis: Proporsional tertutup belum jamin kuota wanita terpenuhi

Seluruh personil majelis mempunyai komitmen menyelesaikan masalah rakyat melalui keputusan politik dan juga membangun kreasi bagi masa depan bagi bangsa Indonesia, katanya. Oleh lantaran itu, kualitas caleg kudu lebih diutamakan dari sekadar popularitas.

"Bagaimana (kualitas) personil majelis jika basisnya hanya popularitas? Kalau kemana-mana modalnya hanya membawa kamera, kemudian mengabadikan kegiatannya, tapi melupakan substansinya. Sehingga, politik hanya ditampilkan untuk meningkatkan ketenaran semata dengan beragam cara," katanya.

Dia mencontohkan kejadian di mana ketika terjadi bencana. Semua politikus datang hanya untuk menunjukkan bahwa dia telah berbuat, tapi tak mencari akar persoalan dan mencegah masalah serupa terjadi lagi dengan mengedepankan mitigasi bencana, pengaturan tata ruang, dan lain sebagainya.

"Demokrasi elektoral nan didasarkan pada proporsional terbuka itu juga berbiaya tinggi. Basisnya individu, sementara (proporsional tertutup) gotong royong," imbuhnya.

Berita lain dengan Judul: Dave Laksono sebut proporsional tertutup berangus kegunaan aspirasi

Dengan pedoman perseorangan tersebut, lanjutnya, maka hasil pemilihan proporsional tertutup bakal mendorong praktik nepotisme nan makin marak.

Dengan sistem proporsional tertutup itu pula, menurut dia, suatu partai melupakan proses kaderisasi hanya demi mendapatkan bangku di parlemen, mencalonkan family pejabat, kemudian mendapatkan ketenaran semata. Padahal, itulah tugas partai nan sangat krusial bagi masa depan.

"Itulah nan disikapi, sehingga meskipun PDI Perjuangan terkesan menentang arus, tapi kami berkeyakinan bahwa proporsional tertutup adalah jawaban," tegasnya.

Bagi Hasto, partai politik nan doyan "membajak" kader maupun mempromosikan kader lain sebagai jalan pintas, maka tidak bakal setuju dengan sistem pemilihan proporsional tertutup.

"Sehingga, mari kembalikan kepada muruah partai dalam melakukan pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan," kata Hasto.

Berita lain dengan Judul: Wakil Ketua MPR nilai sistem proporsional tertutup batasi kewenangan rakyat

Namun demikian, dia mengakui sistem pemilihan proporsional tertutup juga mempunyai kelemahan, ialah mengenai adanya keputusan elitis di mana hanya ketua partai nan menjadi penentu.

"Soal ini, ya partai kudu bertanggung jawab kenapa menempatkan kader-kadernya di ranking satu, dua, dan tiga. Itu kudu diumumkan ke publik sebagai akuntabilitas dan memastikan pendemokrasian di internal partai melangkah baik," jelasnya.

Terkait proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Hasto mengaku pihaknya percaya pada akhirnya MK bakal mengambil keputusan tepat. Dia percaya dalam mengambil keputusan MK bersikap independen, merdeka, dan tak masuk dalam kepentingan praktis.

Dia berambisi para pengadil MK mempunyai jiwa dan sikap kenegarawanan agar mengambil keputusan terbaik, mengingat peserta pemilu berasas UUD Negara RI Tahun 1945 adalah partai politik, bukan perorangan.

"Jalur orang per orang itu sudah dibuka melalui jalur DPD, nan semestinya ke sana. Kalau jalur partai itu jalur kolektif, sehingga partai bakal kokoh pada ideologi, platform, sesuai jati dirinya berpartai," ujar Hasto Kristiyanto.

Berita lain dengan Judul: Ketua KPU minta maaf mengenai pernyataan soal sistem pemilu



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023





Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di Google News




Ikuti Media Sosial Kami
Affiliate: Life Health / Inforia / Blogkoopedia
close