Trending

PDI-P percayakan putusan sistem Pemilu 2024 pada MK - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Makassar (BERITAJA.COM) - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyatakan memberikan kepercayaan penuh kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perkara gugatan sistem pemilu proposional tertutup maupun terbuka.

"Keputusan MK kita percayakan. MK dalam mengambil keputusan dia (majelis hakim) merdeka, tidak boleh masuk dalam kepentingan praktis," papar Hasto di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Menurut dia, majelis pengadil MK kudu mempunyai jiwa kenegarawanan dalam mengambil keputusan, mengingat peserta pemilu berasas UUD 1945 adalah Partai Politik, bukan orang per orang. Sebab, orang per orang itu sudah dibuka melalui Pemilihan Presiden serta jalur Dewan Perwakilan Daerah alias DPD.

"Kalau itu melalui jalur orang per orang. Kalau Parpol itu jalur kepentingan kolektif, sehingga partai bakal kokoh pada ideologi dan platform jati dirinya sesuai dengan kultur partai," katanya.

Hasto pun menyinggung tentang proporsional tertutup, bagi PDI-P tentu berbincang kepentingan bangsa dan negara. Bahwa untuk menjadi legislatif, fungsinya legislasi, anggaran, pengawasan, dan persentase. Seluruh personil majelis mempunyai komitmen masalah rakyat melalui keputusan politik dan juga membangun kreasi untuk masa depan.

Sedangkan kerakyatan elektoral berasas proporsional terbuka, sebut dia, pedoman individunya tinggi. Sementara kita gotong royong memberantas nepotisme, namun di sisi lain Parpol nan mendapatkan bangku hanya dari segelitir family pejabat, alias mereka nan populer, dan malah melupakan proses kaderisasi di internal partainya.
 

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto (kiri) saat membawakan kuliah umum tentang kepemimpinan Soekarno di kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/3/2023). BERITAJA.COM/Darwin Fatir.

Misalnya, terjadi musibah semuanya datang untuk menunjukkan dia telah berbuat, tetapi tidak mencari akar persoalan penanganan di dalam gempa tersebut, meski demikian ini hanya sebagai contoh. Padahal, tugas partai sangat krusial bagi masa depan bangsa.

"Itulah nan disikapi. Meskipun PDI-P terkesan menentang arus, tetapi kami berkeyakinan proporsional tertutup adalah jawaban bagi Parpol elektoral nan sukanya membajak kader dan mempromosikan kader lain," minta dia.

Hal inilah kemudian menjadikan Parpol tidak setuju dengan proporsional tertutup. Hasto pun membujuk Parpol mengembalikan marwah partai dalam melakukan rekrutmen pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan. Walaupun sebaliknya proporsional tertutup juga mempunyai kelemahan adanya putusan elitis.

"Makanya, partai kudu bertanggung jawab kenapa menempatkan kadernya pada ranking nomor urut satu, dua dan tiga, itu kudu diumumkan ke publik sebagai elektabilitas dan memastikan proses kerakyatan di internal partai melangkah baik," tuturnya menekankan.

Sebelumnya, delapan dari sembilan fraksi Parpol di DPR RI menolak sistem pemilu proporsional tertutup alias hanya memilih partai masing-masing Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP dan PKS. Hanya satu fraksi nan menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup ialah PDI-P.

Seluruh fraksi nan menolak, lantas mengusulkan surat pernyataan sikap berbareng meminta MK tetap konsisten dengan putusannya pada 2008 Pemilu digelar menggunakan sistem proporsional terbuka dengan memilih orang alias Calon Legislatif (Caleg) sesuai dalam pasal 168 ayat 2, Undang-undang Pemilu tahun 2017.



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close