Pastika usul Bali perlu hidupkan kembali usaha penggilingan padi - BeritAja

Kita selama ini menjual gabah, kemudian membeli beras dengan nilai mahal. Kenapa kita tidak menjual beras?

Denpasar (BERITAJA.COM) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Made Mangku Pastika mengusulkan Bali perlu menghidupkan kembali usaha-usaha penggilingan padi di sejumlah wilayah di Pulau Dewata ini, untuk mengurangi ketergantungan beras dari luar pulau.

"Kita selama ini menjual gabah, kemudian membeli beras dengan nilai mahal. Kenapa kita tidak menjual beras? Kan nilai tambahnya banyak, dapat dedaknya, kulit berasnya, tenaga kerja juga," kata Pastika saat mengadakan reses, di Denpasar, Selasa.

Pastika dalam aktivitas reses berjudul Kebijakan Pertanian Menuju Ketahanan Pangan: Mungkinkah? dengan menghadirkan Sekretaris HKTI Prof Bali Dr drh Nata Kesuma, dan Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Ir Nyoman Suastika.

Selain itu, juga datang ahli ekonomi I Gde Sudibya serta tokoh pertanian nan juga mantan pejabat di Dinas Pertanian Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardhana dan I Wayan Sunarta.

Gubernur Bali periode 2008-2018 itu menyoroti Bali selama ini produksi gabah kering gilingnya jika dikonversikan menjadi beras selalu surplus dibandingkan kebutuhan konsumsi masyarakat Bali. Namun, masalahnya Bali tetap banyak mendatangkan beras dari luar pulau, terutama dari Jawa Timur.

Produksi gabah kering giling di Bali per tahun sekitar 618 ribu ton, sedangkan kebutuhan konsumsi Bali 379 ribu ton.

Menurut dia, kejadian gabah dari Bali dibawa keluar pulau memang sudah sejak lama. Penyebabnya lantaran upaya selip (penggilingan padi dan penyosohan beras) di Bali banyak nan tutup disebabkan pengelolaan nan tidak bagus.

"Kok di Jawa Timur bisa, di Bali tidak bisa? Di Bali baru punya duit sedikit itu sudah dipakai duitnya untuk hal-hal nan tidak produktif, sehingga tidak bisa lagi membeli gabah dari petani," ujarnya.

Oleh lantaran itu, Pastika mengusulkan perlu upaya untuk menghidupkan kembali upaya penggilingan padi agar menjadi beras.

"Tentu ini iklimnya kudu diperbaiki dengan manajemen nan betul serta pengawasan dari pemerintah. Selain tentu kudu ada support dari beragam pihak," ujar mantan Kapolda Bali ini pula.

Pastika dalam kesempatan itu, juga menceritakan saat menjabat Gubernur Bali sudah sempat menandatangani kerja sama dengan Pemerintah Jepang untuk membangun upaya penggilingan padi nan modern di lahan milik Pemprov Bali di Kabupaten Tabanan.

"Pemerintah Jepang nan membangun pabriknya, memberikan teknologi dan menjamin bakal membeli gabah dari semua petani. Termasuk gimana perlakuan pada padi dan gabah nan benar, sehingga bakal menghasilkan beras nan seenak berasnya Jepang. Jadi, kita tidak perlu keluar apa pun," ujarnya.

Namun, sayangnya kerja sama itu tidak terealisasi, lantaran tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Tabanan. Padahal dari Pemerintah Jepang sudah sempat meninjau langsung letak nan bakal menjadi tempat upaya penggilingan padi tersebut.

Terkait upaya agar orang Bali mau tetap menjadi petani dan mempertahankan budaya pertaniannya, menurut Pastika, ini kudu dilihat secara realistis.

"Orang mau menjadi petani jika dapat menjamin kehidupannya. Masak kita tetap memaksa masyarakat untuk menjadi petani jika hidupnya tidak sejahtera? Hal itu lantaran kebanyakan petani di Bali tidak mempunyai lahan nan luas," ujarnya lagi.

Oleh lantaran itu, kata Pastika, misalnya ketika petani Bali mempunyai sejumlah anak, tidak kudu semuanya menjadi petani, sehingga kepemilikan lahan tidak makin sempit akibat berbagi dengan saudaranya. Selain itu, tentu kudu dibarengi dengan penggunaan teknologi agar produktivitas tinggi.

Ekonom I Gde Sudibya menyoroti komitmen pemerintah wilayah untuk berpihak pada pertanian jika tidak diikuti dengan anggaran nan memadai berfaedah baru sebatas daftar keinginan.

Pemprov Bali minimal dapat mengalokasikan anggaran sekitar lima persen dari APBD untuk pertanian, dari alokasi saat ini hanya 1,8 persen.

Selain itu, Sudibya berambisi pemda dapat memperhatikan para petani dengan produk unggulan dari sejumlah wilayah di Bali seperti cengkih, vanili, dan kakao nan nilai jualnya tinggi.

Sekretaris HKTI Bali Dr drh Nata Kesuma menyampaikan persoalan sektor pertanian di Bali di antaranya alih kegunaan lahan pertanian hingga lebih 1.000 hektare per tahun, rata-rata kepemilikan lahan petani nan mini sekitar 0,25 hektare, petani dihadapkan pada kondisi susah penjualan hasil pertanian dan sebagainya.

"Ketahanan pangan di Bali sangat mungkin diwujudkan. Tetapi ini kudu didukung komitmen berbareng dari semua pihak untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Selain juga diperlukan 'leadership' nan pandai di semua level," ujarnya pula.

Sedangkan tokoh pertanian nan juga mantan birokrat Wisnuardhana dan Sunarta berambisi komitmen pemerintah pada pertanian kudu didukung dengan DOA (duit, orang/SDM, dan anggaran).
Berita lain dengan Judul: Dinas Pertanian: Bali miliki stok beras 56 ribu ton
Berita lain dengan Judul: DPD sorong Sensus Pertanian 2023 di Bali didesain kontekstual

Ni Luh Rhismawati
Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023