Novita Hardini Minta Bsn Bangun Kepercayaan Wisata Medis Indonesia - Beritaja

3 minggu yang lalu

Di bumi kesehatan, BSN mesti berkedudukan penting meskipun tidak langsung dengan lembaga legalisasi rumah sakit.

Jakarta (BERITAJA) - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti pentingnya peran Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam sektor kesehatan nasional untuk membangun kepercayaan publik terhadap wisata medis Indonesia.

Novita Hardini menekankan bahwa keberadaan standar nasional berkontribusi langsung terhadap keamanan, keselamatan, dan kualitas jasa kesehatan.

"Di bumi kesehatan, BSN mesti berkedudukan krusial meskipun tidak langsung dengan lembaga legalisasi rumah sakit," kata Novita dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Akan tetapi, kata dia, kegunaan standardisasi ini sangat vital untuk memastikan jasa kesehatan memenuhi norma keselamatan dan kualitas.

Novita menegaskan bahwa BSN mesti aktif memperluas pengawasan dan penguatan standar tidak hanya pada bagian Industri, tetapi juga pada bagian jasa kesehatan agar lokasi wisata kesehatan seperti di luar negeri juga mampu dilakukan oleh Indonesia.

"Kalau BSN punya peran di situ semua, mestinya lebih proaktif mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan standar keselamatan publik betul-betul ditegakkan, tidak hanya di sektor industri, tetapi juga kesehatan masyarakat,” tuturnya.

Selain soal kesehatan, Novita menambahkan bahwa BSN juga mesti mengambil peran lebih besar untuk sektor UMKM yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional.

Wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi ini mengatakan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Dari hantaman pandemi COVID-19 hingga tekanan perang jual beli global, UMKM selalu menjadi penyelamat.

"Akan tetapi, jika proses sertifikasi tetap rumit, mahal, dan tidak berpihak, gimana mampu mempertahankan kekuatan UMKM sebagai penopang ekonomi bangsa?" katanya.

Ia mendorong BSN untuk menyederhanakan prosedur sertifikasi, memperjelas pengelompokkan standar nasional (SNI) mana yang wajib dan mana yang tidak untuk UMKM, serta menekan biaya sertifikasi agar lebih terjangkau untuk masyarakat.

"Jangan menunggu UMKM yang datang. Jemput bola! Permudah proses sertifikasi, sederhanakan mekanismenya agar sasaran pertumbuhan ekonomi 8 persen dari sektor UMKM mampu betul-betul tercapai," tegas legislator wanita satu-satunya dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII itu.

anda berada diakhir artikel berita dengan judul: