Trending

MUI sayangkan penilaian DPR terhadap kinerja petugas haji 2024 - Beritaja

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Majelis Ulama Indonesia menyayangkan penilaian personil Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap keahlian petugas haji yang memicu terbentuknya Panitia Khusus Hak Angket Haji pada 9 Juli 2024.

Wakil Ketua MUI Anwar Abbas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengemukakan para petugas haji tahun ini sudah bekerja dengan baik, apalagi para jamaah juga mengpenghargaan keahlian petugas haji.

"Saya memandang haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun kemarin. Ini usai saya berbincang dan tanya ke beberapa pihak, dari segi prasarana dan pelayanan," kata laki-laki yang akrabdisapa Buya Anwar itu.

Maka dari itu, Buya Anwar menuturkan penilaian tersebut menunjukkan tetap kurangnya literasi personil Timwas DPR terhadap tahapan penyelenggaraan ibadah haji.

Baca juga: Rapat Paripurna DPR RI setujui pembentukan Pansus Angket Haji

Hal yang sama disampaikan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Mustolih Siradj yang menyatakan penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama dari tahun ke tahun semakin baik.

"Secara keseluruhan penyelenggaraan haji tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya," kata Mustolih.

Apabila tetap ada kekurangan, dia beranggapan perihal tersebut manusiawi dan menjadi pekerjaan rumah yang mesti sama-sama diselesaikan segera.

Mustolih pun menyoroti rumor yang mencuat saat ini soal pergeseran alias pembagian kuota haji 2024 sebanyak 241 ribu jamaah untuk reguler dan unik (setelah ada tambahan kuota 20 ribu).

Baca juga: Cedes nilai aroma politik kental warnai putusan pengesahan Pansus Haji

Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, terutama pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 64, kata dia, yang dilakukan oleh Kemenag tidak salah.

Dalam pasal tersebut, pembagian kuota haji normal alias pokok sebenarnya sudah dijalankan oleh Kemenag, termasuk pembagian tambahan kuota haji.

"Secara izin Kemenag tidak salah. Dari aspek izin aman,” ucap dia.

Di sisi lain, dia menegaskan persoalan haji tidak masuk kategori persoalan mendesak, strategis, dan berakibat luas, yang menyebabkan situasi sangat serius sehingga perlu ditangani secara komprehensif, utamanya jika merujuk pada UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, dan DPD).

Menurutnya, secara substansial tetap banyak rumor lain yang lebih menggelisahkan publik dan lebih layak untuk dibentuk pansus oleh DPR, seperti kasus gambling daring (online), penipuan daring, hingga pencurian info pribadi.

Baca juga: DPR: Pansus Angket Haji upayakan penyelenggaraan haji lebih baik
Baca juga: Pansus Angket Haji temukan indikasi korupsi pada pengalihan kuota haji


Editor: Mahfud







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close