Trending

MKMK: Penanganan PHPU oleh MK sudah berjalan rapi - Beritaja

Sedang Trending 4 hari yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengatakan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sudah melangkah dengan rapi.
 

"Menurut saya, (penanganan PHPU) sudah makin rapi. Administrasi-nya sudah tertib, begitu juga flow dari pengaturan perkaranya, pembagian perkaranya, pengaturan gugus tugasnya, pembagian kerjanya, pengelompokkan dan pembagian kerjanya, serta upaya menghindari bentrok kepentingannya," kata dia ketika ditemui di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/6) malam.

Penilaian itu, sambungnya, merupakan konklusi yang disampaikan MKMK dalam pertimbangan penyelenggaraan persidangan PHPU yang digelar berbareng para pegawai MK.

"Itu tadi bagian dari yang kita evaluasi. Walaupun kami tidak datang langsung di persidangan, kami mengawasi juga gimana langkah pengadil menyidangkan, lantaran itu tugas dari Majelis Kehormatan" ujar dia.

Ia menjelaskan, sejati-nya MKMK mempunyai tugas untuk menjaga dan menegakkan marwah MK. Sebagai bagian dari menjaga, MKMK menggelar pertimbangan sebagai corak pencegahan adanya pelanggaran etik.

Dengan semakin membaik-nya proses penanganan PHPU oleh MK, dia pun berambisi agar penyelenggaraan yang sudah baik menjadi standar dalam penanganan PHPU ke depan.

"Kitamampu meminimalkan laporan pelanggaran etik dengan melakukan langkah-langkah pencegahan, salah satunya dengan membikin standar-standar tertentu dari penanganan PHPU sekarang yang sudah melangkah baik ini," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, personil MKMK Yuliandri menegaskan bahwa pertimbangan yang mereka lakukan bukan hanya sekadar untuk mencegah kembali terjadinya pelanggaran etik, tetapi juga untuk menjaga marwah MK.

"Jadi, kita bukan soal etik lagi, tapi marwah MK. Bagaimana MKMK bersama-sama untuk meningkatkan marwah MK, sehingga kemudian masyarakat alias publik punya penilaian optimal kepada MK," ucapnya.

"Pada waktu persidangan sengketa pemilu, pekerjaan mereka itu kita maknai luar biasa lantaran ketika orang libur lebaran, mereka bekerja. Bahkan, setelah Hari Raya Idul Fitri, mereka hanya libur satu hari saja," tutur dia.

Diketahui, MK telah selesai memutus perkara PHPU Pilpres dan Pileg 2024. Berakhirnya penanganan perkara PHPU ditandai dengan berakhirnya persidangan PHPU Pileg 2024 pada Senin (10/6).

Dalam perkara PHPU Pileg, dari 106 perkara yang bersambung ke sidang pembuktian, MK mengabulkan 44 perkara. Perkara yang dikabulkan mempunyai beragam amar putusan, ialah pemungutan suara ulang (PSU), penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, alias penetapan hasil pileg berasas temuan MK.

Jumlah putusan tersebut meningkat tiga kali lipat alias sekitar 14,81 persen dibanding 2019. Saat PHPU Pileg 2019, MK hanya mengabulkan 12 dari 261 perkara yang diregistrasi.


Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2024







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close