Menteri Trenggono Minta Program Ekonomi Biru Diawasi Ketat - Beritaja

2 bulan yang lalu

khususnya yang berangkaian dengan ekonomi biru dan program prioritas nasional salah satunya mengenai swasembada pangan

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya agar mengawasi ketat penyelenggaraan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terutama berangkaian dengan ekonomi biru.

"Kepada Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern agar mengawal ketat penyelenggaraan program KKP, khususnya yang berangkaian dengan ekonomi biru dan program prioritas nasional salah satunya mengenai swasembada pangan," kata Trenggono saat membuka Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal Tahun 2025 sebagaimana keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut Trenggono, pengawasan internal yang diperankan oleh Inspektorat Jenderal merupakan salah satu pilar krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adanya tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan program dan aktivitas KKP dapat efektif, efisien dan akuntabel, serta tercapainya tujuan organisasi yang lebih baik.

“Kita mesti terus berkaca agar terus berupaya menjadi baik. Sudah kah saya menjalankan kegunaan saya dengan baik? Lakukan terus perbaikan,” ujar Trenggono.

Untuk mendorong percepatan pencapaian kebijakan ekonomi biru, Inspektorat Jenderal mesti memberikan pengawasan secara berkepanjangan yang dapat mendeteksi adanya penyimpangan, mencegah tindak kecurangan dan meningkatkan kualitas pencapaian program KKP.

Dia menekankan Inspektorat Jenderal KKP mesti mampumemberikan penjaminan kualitas dan menjadi mitra kerja unit eselon I lainnya dalam corak konsultansi yang memberikan mitigasi atas potensi akibat terhadap seluruh program pendukung Astacita, kebijakan Ekonomi Biru, dan program prioritas nasional lainnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah menjelaskan Rakerwas diikuti sekitar 310 orang yang datang langsung di letak aktivitas maupun secara daring.

Para peserta Rakerwas di antaranya kepala unit penyelenggaraan teknis sebagai garda terdepan pelaksana dan pemberi jasa ke masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional, pengawasan dijalankan dengan pendekatan pengawasan berbasis akibat dengan konsentrasi pada pengawalan program blue economy dan program prioritas nasional serta aktivitas yang didanai Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), program prioritas nasional, dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP.

"Pada pelaksanaannya, pengawasan kami lakukan dengan strategi embedded advisory dan collaboration Quality Control-Quality Assurance dengan Unit Kerja Eselon I, dan penyelenggaraan Post Audit sebagai corak perbaikan secara berkepanjangan (continuous improvement) serta sinergi pengawasan program prioritas antar instansi," kata Tornanda.